BNPP Soroti Pencurian Ikan oleh Kapal Asing hingga Akses Masyarakat di Perbatasan

BNPP Soroti Pencurian Ikan oleh Kapal Asing hingga Akses Masyarakat di Perbatasan

JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyebut, hingga saat ini Indonesia memiliki 18 provinsi serta 74 kabupaten/kota nan berbatasan langsung dengan negara lain. Oleh lantaran itu,  perlu pengelolaan area perbatasan nan mempunyai landasan normatif nan kuat.

“Kami memandang perlu persamaan persepsi beragam persoalan dan halangan dalam menjalankan petunjuk UU No 43 Tahun 2008, khususnya mengenai pembentukan dan penguatan kelembagaan BPPD di daerah,” ujar Kelompok Ahli BNPP RI, Hamidin dalam forum koordinasi persoalan norma di area perbatasan, Jumat (15/5/2026).

Hamidin juga mengungkapkan sejumlah rumor aktual di area perbatasan. Seperti di Papua mengenai persoalan banyaknya penduduk negara Indonesia nan belum mempunyai kartu akses lintas pemisah Papua–Papua Nugini.

‘’Sementara dari Maluku, pembahasan mengarah pada maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal asing, serta kesiapan lahan untuk pembangunan PLTS nan dinilai berakibat besar bagi sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan pulau-pulau kecil,’’ujarnya.

BNPP kata dia menegaskan untuk mengasistensi pemerintah daerah, khususnya Provinsi Maluku, guna mendorong sinkronisasi antara Rencana Induk BNPP dengan arsip perencanaan daerah, seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.

‘’BNPP RI juga mendorong penguatan koordinasi perangkat wilayah teknis agar setiap intervensi program di letak prioritas perbatasan dilaporkan dan disinergikan melalui BPPD,’’tandasnya.

Asisten Deputi Pertahanan dan Keamanan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Kabinet, menekankan bahwa rumor pertahanan dan keamanan di area perbatasan merupakan bagian dari Asta Cita nan tertuang dalam RPJMN.

‘’Khususnya Prioritas Nasional ke-2 Penguatan Pertahanan dan Keamanan serta Prioritas Nasional ke-6 Pembangunan dari Desa,’’ujarnya.

Edwin memaparkan sejumlah persoalan norma strategis, di antaranya penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) pemisah wilayah darat RI nan hingga sekarang tetap menyisakan grey area.