BNPP Kaji Jalur Alternatif BBM ke Tambang PNG via PLBN Yetetkun

Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengkaji jalur pengganti pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke area pertambangan Papua Nugini melalui Indonesia. Jalur tersebut bakal memanfaatkan Butmabin Border Post nan berhadapan dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun.

Pembahasan penguatan konektivitas lintas pemisah Indonesia-Papua Nugini (PNG) itu berjalan di Ruang Rapat Sekretariat BNPP RI, Jakarta, Jumat (28/8).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut dilatarbelakangi kebutuhan Pemerintah Papua Nugini untuk menyiapkan jalur pengganti pengedaran Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju area pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).

Kebutuhan tersebut muncul setelah jalur logistik OTML melalui rute Sungai Fly-Kiunga-Tabubil menghadapi hambatan akibat penurunan debit sungai nan dipengaruhi kejadian El Nino. Kondisi ini berpotensi menghalang pengedaran logistik menuju area pertambangan.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Papua Nugini telah menyiapkan Butmabin Border Post nan berhadapan dengan PLBN Yetetkun serta menyatakan kesiapan membangun akomodasi Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di letak tersebut. Pemerintah Papua Nugini juga mengusulkan pembangunan jalan penghubung sepanjang sekitar 500 meter antara Butmabin Border Post dan PLBN Yetetkun.

"Untuk menjalankan permintaan Pemerintah Papua Nugini ini ada dua perihal nan perlu kita siapkan. Pertama, kesiapan kita di pos lintas batas. Kedua, kesiapan support untuk kerja sama B2B antara OTML dan Pertamina, termasuk menganalisis akibat ikutan ekonominya," ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8/2026).

Menurut Nurdin, kebutuhan BBM OTML mencapai sekitar 10-15 juta liter per bulan untuk mendukung operasional pertambangan. Oleh lantaran itu, muncul usulan Indonesia-PNG Diesel Supply Corridor sebagai pengganti pasokan BBM melalui wilayah Indonesia dengan skema kerja sama business-to-business (B2B) antara OTML dan PT Pertamina.

"Pertamina pada prinsipnya menyampaikan kesiapan untuk menyediakan BBM bagi OTML dengan catatan seluruh izin dan perizinan nan diperlukan dari pemerintah Indonesia dapat diurus," jelas Nurdin.

Nurdin menuturkan, pengembangan koridor tersebut tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama mengenai regulasi, perizinan, pengaturan CIQS, serta ketentuan lain untuk mendukung kerja sama B2B antara OTML dan Pertamina.

Selain kelancaran pengedaran logistik, aspek keamanan turut menjadi perhatian mengingat peningkatan pengedaran BBM berpotensi meningkatkan aktivitas lintas batas. Menurut Nurdin, Butmabin Border Post sebagai counterpart PLBN Yetetkun juga mendukung upaya memastikan jasa lintas pemisah mempunyai akomodasi dan sistem pelayanan pada kedua sisi perbatasan.

"Ini juga bakal membuka kesempatan ekspor. Berdasarkan info Kementerian Perdagangan, perdagangan Indonesia dengan PNG selama ini memberikan surplus bagi Indonesia. Dengan dibukanya jalur ini untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, kesempatan ekonomi nan muncul cukup besar," tutur Nurdin.

Nurdin menambahkan, peningkatan aktivitas lintas pemisah perlu diikuti dengan kesiapan kapabilitas PLBN Yetetkun. Saat ini, PLBN Yetetkun berada pada tipologi C. Apabila volume perlintasan meningkat, tipologi jasa tersebut dapat dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan aktivitas di area perbatasan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, menekankan pentingnya survei lapangan untuk memastikan kondisi dan kesiapan Butmabin Border Post sebelum pengembangan konektivitas lintas pemisah dilanjutkan.

"Dalam waktu dekat perlu dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi Butmabin Border Post secara langsung. Hal ini krusial agar kita mempunyai gambaran nan jelas mengenai kesiapan akomodasi dan kebutuhan pengembangannya," ujar Maith.

Maith juga menekankan perlunya kerjasama antarkementerian dan lembaga, khususnya Pertamina serta lembaga lain nan berpotensi terlibat. Kolaborasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan teknis, regulasi, keamanan, hingga potensi ekonomi nan dapat dikembangkan di area perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

"Selain kesiapan prasarana dan jasa lintas batas, kita perlu mengidentifikasi potensi nan dapat dikembangkan untuk mendukung program ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan di area perbatasan," pungkas Maith.

BNPP RI mendorong pengembangan konektivitas Butmabin Border Post-PLBN Yetetkun dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan jasa lintas batas, kepastian regulasi, aspek keamanan, dan potensi ekonomi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran konektivitas Indonesia-Papua Nugini sekaligus membuka kesempatan aktivitas ekonomi baru di area perbatasan.

(akn/ega)