BNPB Kaji Penetapan Status Bencana Nasional untuk Kebakaran Hutan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nan baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menanggapi kesempatan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Dia mengatakan bakal memandang terlebih dulu apakah kondisi karhutla saat ini memerlukan penetapan status tersebut.

"Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional alias daerah," kata Kristomei usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut dia, perihal terpenting dalam penanganan musibah adalah kecepatan respons. Kristomei tidak mau penetapan status musibah nan lebih tinggi tidak diikuti dengan langkah penanganan nan cepat.

"Namun, nan perlu diperhatikan adalah gimana respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya besar, tetapi responsnya tidak ada. Itu nan kudu kita kerjakan terlebih dahulu," jelasnya.

Kristomei menargetkan penanganan karhutla di enam provinsi dapat segera diselesaikan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi, respons cepat, integrasi, dan sinkronisasi dalam menghadapi beragam musibah di Indonesia, mulai dari karhutla, banjir, hingga erupsi gunung api.

"Kita kudu bekerja sama lantaran persoalan musibah ini tidak bisa ditangani BNPB sendiri. Ibaratnya, jika saya bilang rope analogy, seperti afinitas tali tambang. Semua terlibat, semua kementerian dan lembaga, TNI, Polri, kudu bersama-sama, termasuk masyarakat," tutur Kristomei.

Terkait support dari negara lain untuk mengatasi karhutla, Kristomei mengatakan bakal melakukan konsolidasi terlebih dulu dan menghimpun info mengenai support serta sumber daya nan tersedia di dalam negeri. Setelah itu, pemerintah bakal memandang support dari luar negeri nan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan karhutla.

"Nanti kita lihat jenis support nan tersedia. Saya bakal menghimpun terlebih dulu aset-aset kita dan apa nan sudah bisa kita lakukan, baik oleh pemerintah wilayah maupun pemerintah pusat. Setelah itu, kita lihat support dari luar negeri nan bisa segera kita manfaatkan bersama," pungkas Kristomei.

Dia kembali menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menangani karhutla. Kristomei mencontohkan pengalamannya menangani kebakaran rimba di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, nan memerlukan keterlibatan beragam unsur.

"Artinya, ini persoalan bersama. Semua kudu segera bergerak, baik masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Jangan hanya BNPB saja. Kalau hanya BNPB, ya tidak bakal mampu," ujar dia.

"Pengalaman saya di Lampung, misalnya, dalam menangani kebakaran rimba di Way Kambas. Kalau hanya mengandalkan pemadam sendiri, ya tidak bakal mampu," sambung Kristomei.