BNPB Buka Suara Soal Isu Pergantian Kepala Lembaga di Tengah Kasus KPK

Kepala BNPB Suharyanto(AFP)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton Panjaitan, menyatakan pihaknya belum menerima info resmi mengenai adanya pergantian ketua lembaga tersebut. Isu ini mencuat di tengah dinamika norma nan sedang berjalan di internal BNPB.

"Kami belum mendapatkan info ini," ujar Berton saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/10).

Meski demikian, Berton menegaskan bahwa BNPB menghormati sepenuhnya kewenangan prerogatif Presiden RI dalam menentukan nakhoda lembaga penanggulangan musibah tersebut. Menurutnya, penetapan ketua merupakan kewenangan penuh Kepala Negara nan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Pada prinsipnya, kami menghormati sepenuhnya kewenangan prerogatif Presiden dalam menentukan dan menetapkan ketua BNPB," imbuhnya.

Berton juga mengimbau publik agar tidak memperkirakan lebih jauh alias mengaitkan rumor pergantian ini dengan dinamika norma nan ada belakangan ini. Ia memastikan bahwa operasional lembaga tetap melangkah normal tanpa gangguan pelayanan.

"Bagi kami, nan terpenting adalah memastikan bahwa tugas penanggulangan musibah tetap melangkah secara optimal, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan seluruh jejeran BNPB tetap bekerja secara ahli dalam menjalankan amanah negara," tegas Berton.

Konteks Hukum
Isu pergantian Kepala BNPB Suharyanto mulai santer terdengar di media sosial menyusul proses pemeriksaan oleh interogator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB, Rustian, nan berstatus sebagai saksi.

Dalam perkembangan kasus tersebut, KPK telah menahan lima orang tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10). Salah satu nan ditahan adalah BS, nan diketahui merupakan adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Suharyanto.

Selain BS, empat tersangka lainnya nan telah ditetapkan KPK adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, serta dua pihak swasta berinisial SNG dan GP.