Bisik-bisik Reshuffle Setelah Agustusan Mencuat Lagi

Berhembus berita adanya perombakan alias reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mendatang. Sejumlah petinggi parpol hingga Istana merespons rumor tersebut.

Dihimpun detikcom, Sabtu (8/8/2026), info nan diterima menyebut reshuffle bakal dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Kabar menyebut kocok ulang kabinet ini berkarakter kecil-kecilan namalain sekadar mengisi kedudukan nan saat ini kosong.

Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay jadi salah satu nan merespons rumor tersebut. Ia mengatakan persoalan reshuffle merupakan kewenangan prerogatif Prabowo.

"Soal reshuffle, itu adalah kewenangan prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi kejadian reshuffle bukan hanya rumor sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, rumor ini selalu ada," kata Saleh saat dihubungi.

Ia mengatakan ketumnya, Zulkifli Hasan, memerintahkan agar PAN tetap bekerja sungguh-sungguh. Dia pun menyerahkan obrolan reshuffle kabinet kepada masyarakat.

"PAN meninggalkan ruang obrolan soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat nan baik nan perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.

Senada dengan Saleh, Waketum Demokrat Dede Yusuf juga mengatakan reshuffle kabinet kewenangan prerogatif Prabowo. Ia juga memandang menteri-menteri mitranya di Komisi II DPR sudah bekerja dengan baik.

"Hak prerogatif Presiden nan lebih memahami soal itu, jika di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf

Namun ketua Komisi II DPR ini tidak tahu keahlian menteri lainnya. "Kalau untuk semua menteri, saya tidak mengerti ya. Hanya nan di Komisi II," imbuhnya.

Selanjutnya, PDIP juga merespons berita reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyerahkan kepada pihak Istana mengenai perihal itu.

"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," tutur dia.

Kemudian, perihal survei kepuasan publik terhadap pemerintah nan belakangan menurun, Andreas menyebut pemerintah mungkin punya versinya sendiri. Ia enggan mengomentari apakah reshuffle kabinet salah satu langkah meningkatkan keahlian pemerintah di mata publik.

"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti nan dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur dia.

Ketua MPR Serahkan ke Pemerintah

Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons mencuatnya berita reshuffle Kabinet setelah 17 Agustus. Dia mengatakan reshuffle kabinet merupakan ranah eksekutif.

"Saya belum dengar. Itu urusan pelaksana sepenuhnya," kata Muzani di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (7/8).

Muzani enggan berkomentar lebih jauh perihal reshuffle kabinet. Ia kembali menegaskan reshuffle kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Kata Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga telah buka suara. Ia mengatakan, jika reshuffle dilakukan, pengisian kedudukan wakil menteri nan kosong bakal menjadi prioritas.

"Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).

"Sekali lagi, jikalau kemudian bakal ada terjadi perubahan alias diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan nan oleh lantaran sesuatu perihal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujarnya.

Adapun kedudukan wakil menteri nan kosong, ialah Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wamen Pertanian. Namun dia belum mengungkap kapan pengisian Wamen itu bakal dilakukan.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu jika mengenai masalah reshuffle," ujarnya.

(fca/rfs)