BGN Evaluasi Sebaran Dapur MBG dan Target 63 Juta Penerima Manfaat

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang(MI/Usman Iskandar)

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan lembaganya bakal mengubah konsentrasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengedepankan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas jasa dibanding sekadar memperluas jumlah dapur serta penerima manfaat.

Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (8/6), Nanik mengungkapkan langkah pertama nan dilakukan adalah menghentikan sementara pembukaan dapur baru melalui kebijakan moratorium. 

Kebijakan tersebut dilakukan agar program tetap melangkah tanpa menambah beban anggaran negara, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi sebaran dapur nan sudah beroperasi.

Menurut dia, saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berasas virtual account nan telah terdaftar. Namun, pemerintah mau memastikan jumlah dan pengedaran dapur betul-betul sesuai kebutuhan di setiap daerah.

"Kita hentikan dulu ke situ. Kita bakal tata. Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima faedah nan ada alias sebetulnya malah kelebihan," kata Nanik.

Evaluasi tersebut bakal difokuskan pada pemerataan jasa antardaerah. BGN menilai saat ini konsentrasi dapur tetap banyak berada di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan penataan sebelum memutuskan membuka pendaftaran alias pembangunan dapur baru.

Selain moratorium, BGN juga bakal melakukan refocusing penerima manfaat. Nanik menilai program intervensi gizi perlu lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan golongan nan betul-betul membutuhkan.

Ia mencontohkan, sekolah-sekolah nan berasal dari kalangan bisa kemungkinan tidak memerlukan intervensi nan sama dengan wilayah alias golongan nan mengalami persoalan gizi. Karena itu, BGN bakal mengevaluasi kembali nomor 63 juta penerima faedah nan selama ini menjadi sasaran program.

"Nanti betul-betul pada anak-anak alias penerima faedah nan betul-betul memerlukan intervensi gizi," ujarnya.

Tak hanya itu, BGN juga bakal memperketat pengawasan kualitas dapur MBG. Tahun 2026, kata Nanik, lembaganya tidak lagi berorientasi mengejar jumlah semata, melainkan memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional nan telah ditetapkan.

Dapur-dapur nan ada bakal dievaluasi dan dikelompokkan berasas kapabilitas serta kualitas layanan. Melalui sistem grading tersebut, pemerintah dapat menentukan dapur nan bisa melayani hingga 3.000 penerima manfaat, 2.000 penerima manfaat, alias hanya 1.000 penerima manfaat.

Di sisi lain, BGN juga menyiapkan pendekatan baru untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Nanik mengungkapkan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap APBN dengan menggandeng investor, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga hibah dari beragam pihak.

Menurut dia, di sejumlah wilayah terpencil tidak selalu diperlukan pembangunan dapur baru. Fasilitas nan sudah tersedia seperti kantin sekolah alias dapur umum milik perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG.

Nanik mencontohkan pengalaman di sejumlah wilayah terpencil nan jumlah siswanya relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai tidak efisien.

"Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan," tuturnya.

Skema serupa juga dapat diterapkan di wilayah lain seperti Raja Ampat nan mempunyai jumlah siswa terbatas, namun telah mempunyai akomodasi dapur umum dari program CSR perusahaan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berambisi cakupan jasa gizi tetap melangkah tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Nanik juga meluruskan dugaan bahwa mitra pelaksana program kudu berafiliasi dengan sekolah. Menurut dia, tidak ada ketentuan nan mewajibkan perihal tersebut. Yayasan sosial, pendidikan, maupun keagamaan tetap dapat terlibat selama memenuhi persyaratan nan ditetapkan.

"Yang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan nan bergerak dalam bagian sosial, kemudian pendidikan dan juga agama. Tapi jika secara unik juknisnya berangkaian dengan sekolah, tidak ada," kata Nanik.

Ia menambahkan, seluruh langkah efisiensi dan penataan tersebut saat ini sudah mulai dijalankan melalui serangkaian rapat internal untuk memastikan program MBG melangkah lebih tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan. (Mir)