Berkas Lengkap, 2 Penyuap Bupati Kuansing Segera Disidang

Jakarta -

KPK telah melimpahkan dua tersangka penyuap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby ke jaksa penuntut umum (JPU). Mereka adalah Zulkarnain (ZKN) selaku Sekda Kuansing dan Ardiles (ARD) selaku Dirut PT MIC.

"Dalam lanjutan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai suap pengisian kedudukan perangkat wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari ini, Kamis (27/8), interogator melaksanakan penyerahan tersangka pemberi suap ialah Saudara ZKN dan Saudara ARD beserta peralatan bukti alias Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK," kata jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Budi mengatakan penyerahan tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan komplit alias P-21 oleh tim JPU, pada Rabu (26/8). Dia mengatakan perkara Zulkarnain dan Ardiles bakal segera memasuki tahapan penuntutan di pengadilan.

"Di sisi lain, Penyidik KPK tetap melakukan pendalaman dan bakal melakukan penanganan investigasi secara komprehensif dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain nan diduga terlibat," ujarnya.

Perkara Bupati Kuansing

Bupati Suhardiman sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka suap. Suhardiman diduga menerima suap mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 2 miliar untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda.

KPK juga mengungkap Suhardiman pernah menerima mobil Mitsubishi Pajero Sport dari Zulkarnain saat tetap menjabat Plt Bupati. Suhardiman menjadi Plt Bupati Kuansing setelah Andi Putra nan menjabat Bupati kena OTT pada 2021.

Total ada tiga orang nan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut ini daftarnya:

1. Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing
2. Zulkarnain selaku Sekda Kuansing
3. Ardiles selaku Dirut PT MIC.

KPK menyebut ada dugaan penerimaan lain Suhardiman. KPK menduga Suhardiman menerima duit dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) nan beranggotakan para petani untuk mengurus alih kegunaan hutan. Izin alih kegunaan sendiri berada di Kemenhut, sedangkan Pemda punya kewenangan pada rekomendasi teknis.

(mib/ygs)