Bencana Hantam UMKM Sumatera, Pemerintah Kawal Pemulihan hingga 2028

Jakarta -

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengawal pemulihan ekonomi masyarakat terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemulihan tersebut dilakukan melalui program rehabilitasi ekonomi nan dilaksanakan secara berjenjang hingga 2028.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan pemulihan tidak hanya diarahkan untuk memberikan support pada tahap awal pascabencana. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan upaya masyarakat agar aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali tumbuh.

Komitmen tersebut disampaikan Maman dalam Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera berbareng jejeran pemerintah wilayah dari tiga provinsi. Kegiatan tersebut diikuti Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Aceh, serta para bupati, wali kota, dan kepala dinas terkait.

"Presiden menyampaikan pesan unik kepada saya agar support dan support terhadap pemulihan ekonomi di tiga provinsi ini jangan hanya selesai di awal saja. Kita kudu konsentrasi hingga tataran pemulihan ekonomi nan kontinuitasnya terjaga sampai tahun 2028. Pemerintah pusat tidak bakal membiarkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota melangkah sendiri," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Maman juga menyampaikan permohonan maaf atas pergeseran agenda realisasi program sekitar satu separuh bulan. Penyesuaian tersebut terjadi seiring masuknya tahapan pemulihan ekonomi serta proses penyesuaian sistem penganggaran negara.

"Perlu dipahami bahwa fase pemulihan ekonomi memang baru masuk pada bulan-bulan ini, disamping juga lantaran adanya penyesuaian sistem penganggaran. Namun, kami pastikan komitmen kami penuh untuk merealisasikannya," ujar Maman.

Berdasarkan info Kementerian UMKM, lebih dari 498 ribu UMKM di 50 kabupaten/kota dan 4.310 desa di tiga provinsi tercatat terdampak bencana. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 285 ribu UMKM di Aceh, 117 ribu UMKM di Sumatera Utara, dan 95 ribu UMKM di Sumatera Barat.

Untuk menangani akibat tersebut, pemerintah menyiapkan skema anggaran dan sasaran pemulihan secara berjenjang selama tiga tahun. Pada 2026, anggaran nan disiapkan mencapai lebih dari Rp618 miliar dengan sasaran lebih dari 212 ribu UMKM.

Program dilanjutkan pada 2027 dengan anggaran lebih dari Rp 622 miliar untuk menjangkau lebih dari 215 ribu UMKM. Sementara pada 2028, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp21 miliar dengan sasaran lebih dari 11 ribu UMKM.

Maman menekankan pentingnya kecermatan dan sinkronisasi info agar program pemulihan tepat sasaran. Data calon penerima nan telah diverifikasi pemerintah wilayah bakal diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM sehingga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program sekaligus terhubung dengan program pemberdayaan lainnya.

"Apa nan sudah di-OK-kan melalui bupati, wali kota, dan gubernur, maka itulah nan bakal kita terima dan masukkan ke dalam SAPA UMKM. Karena SAPA UMKM posisinya tidak untuk menolak, tetapi lebih kepada me-review apakah info nan masuk itu sesuai dengan kriteria nan sudah kita siapkan," kata Maman.

Integrasi tersebut juga diharapkan menghasilkan pedoman info nan bergerak sehingga kondisi dan kebutuhan UMKM terdampak dapat terus diperbarui. Dengan demikian, support pemerintah tidak berakhir pada pemberian bantuan, tetapi dapat dilanjutkan melalui program pembinaan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Mengingat waktu efektif penyelenggaraan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas, Kementerian UMKM meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima. Pengusulan info melalui portal SAPA UMKM ditargetkan selesai paling lambat 14 September 2026.

"Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya minta kerja sama dan support penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi info tepat waktu agar support masyarakat segera cair dan ekonomi wilayah kembali bergairah," tegas Maman.

Selain support melalui program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM memastikan akomodasi Klinik UMKM Bangkit nan telah beraksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bakal terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang.

Klinik UMKM Bangkit berfaedah sebagai pusat konsultasi dan penanganan beragam persoalan upaya nan dihadapi UMKM terdampak bencana. Fasilitas tersebut juga mendukung pengumpulan dan pemutakhiran Data Tunggal UMKM sebagai pedoman penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, support anggaran, serta pendampingan hingga 2028, Kementerian UMKM menargetkan pemulihan tidak hanya mengembalikan aktivitas upaya masyarakat seperti sebelum bencana. Pemulihan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan UMKM sebagai penggerak ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di wilayah terdampak.

(prf/ega)