
Beda dengan Karyawan Swasta, THR PNS Tidak Kena Pajak (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri 2026 tidak kena pajak. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026, diatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas THR dan penghasilan ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah, sehingga ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi.
Hal ini berbeda dengan THR tenaga kerja swasta nan tetap dikenai pajak. THR untuk tahun 2026 tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai patokan nan berlaku.
"Sesuai peraturan," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli usai konvensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Menanggapi keluhan sejumlah pekerja nan meminta agar THR tidak dikenakan pajak, Yassierli mengatakan usulan tersebut tetap dalam tahap kajian.
"(Usulan) kudu kita kaji lagi ya," ujar dia.
Adapun THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai nan termasuk objek PPh Pasal 21.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pemotongan pajak atas THR menggunakan sistem tarif efektif rata-rata (TER) nan terbagi dalam tiga kategori, ialah TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C.
Pengelompokan didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif nan dikenakan pada masing-masing kategori berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, dan berjuntai pada besaran penghasilan bulanan nan diterima.
Aturan mengenai pajak THR tidak diatur dalam satu pasal tersendiri, melainkan mengikuti jenjang peraturan perpajakan nan bertindak di Indonesia.
8 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·