Bapemperda DPRD DKI Minta Transjakarta Juga Kelola Transportasi Udara

Jakarta -

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mendorong ekspansi kewenangan PT Transjakarta. Tak hanya mengelola transportasi darat dan laut, Transjakarta diminta turut mengelola transportasi udara, khususnya untuk mendukung mobilitas penduduk Kepulauan Seribu nan memerlukan jasa kesehatan.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan transportasi udara dibutuhkan untuk mempercepat mobilitas penduduk dari pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Terutama ketika ada penduduk nan memerlukan penanganan medis secara cepat.

"Kami berambisi Transjakarta berbincang kembali kepada Pak Gubernur agar jangan hanya transportasi laut, tapi juga diberikan kewenangan untuk mengelola transportasi udara," ujar Aziz dalam keterangan, Selasa (1/9/2026).

Aziz mengatakan akses transportasi udara dapat menjadi solusi ketika ada penduduk nan sakit. Sebab, andaikan hanya mengandalkan kapal, masyarakat kudu menunggu hingga kapal tersedia dan tiba di lokasi.

"Kalau ada orang sakit itu kan nungguin kapal dulu datang. Kalau ada airport kan relatif lebih cepat," ungkapnya.

Menurutnya, transportasi udara juga dapat menjadi pengganti bagi masyarakat nan tidak menggunakan transportasi laut. Dengan konektivitas nan semakin baik, mobilitas masyarakat di Kepulauan Seribu diharapkan semakin mudah.

"Selain untuk jasa darurat, transportasi udara juga dapat menjadi pengganti bagi masyarakat nan tidak menggunakan transportasi laut," ujarnya.

Aziz berambisi perubahan izin mengenai Transjakarta nantinya dapat mencakup kewenangan di tiga sektor, ialah transportasi darat, laut, dan udara.

"Kami berambisi dengan adanya penambahan dua tanggung jawab itu, transportasi air alias laut dan juga udara, ini bakal mempercepat proses memajukan Kepulauan Seribu dan ini bakal berakibat kepada perekonomian masyarakat," tuturnya.

Diketahui, PT Transjakarta berencana mengambil alih pengelolaan transportasi umum menuju dan antarwilayah Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) mulai tahun depan.
Hal itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas transportasi di Kepulauan Seribu sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(bel/dek)