Bapanas Bantah Beras Premium Langka, Sebut Stok Aman tapi Harga Naik

Jakarta -

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah terjadi kelangkaan beras premium di ritel modern. Pemerintah meyakini stok beras premium tetap cukup tersedia, terutama produk beras premium dari BUMN.

Meski begitu, diakui ada kenaikan nilai beras premium nan diklaim tetap dalam koridor tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia berharapsegmentasi konsumen beras premium nan merupakan kalangan menengah ke atas dapat memahami.

"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun berbareng tim, (memang) ada beberapa ritel nan kosong tapi sebagian ritel tetap ada. Beras Bulog tetap ada. Beras premium tetap ada dengan beragam merek, termasuk beras dari ID Food. Rania dan lain sebagainya," tutur Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).

Dalam pantauan nilai pangan nan dilakukan Bapanas, rerata nilai beras premium secara nasional per 24 Juli berada di Rp 15.966/kilogram (kg). Namun level nilai tersebut merupakan rerata nilai dari keseluruhan 3 zonasi HET beras premium.

Misalnya saja pada Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) rerata nilai beras premium hanya sedikit melampaui HET. Per 24 Juli tercatat di Rp 15.224/kg alias 2,17% tipis melampaui HET beras premium nan ditetapkan pada Rp 14.900/kg.

"Kalau dilihat dari harga, relatif, tapi ada beberapa nan stabil. Kalau menengah ke atas, naik sedikit, oke lah. Tolong jangan juga teriak nan menengah ke atasnya. Justru nan menengah ke atas itu memberikan semacam subsidi silang," terang Ketut.

Ia meyakini, pemerintah terus melakukan intervensi nilai beras. Program intervensi nan dimaksud antara lain program support pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Sejak Januari tahun 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan telah disalurkan ke masyarakat telah mencapai 1,4 juta ton.

"Mereka mengeluarkan lebih banyak sedikit tapi masyarakat nan (paling) memerlukan, nan menengah ke bawah alias nan di bawahnya lagi, tentu support dukungan dari pemerintah tidak henti-hentinya. Jadi (harga) naik sedikit, tapi intervensi pemerintah terus-menerus. Ini seimbang sebenarnya," tambah Ketut.

Capaian tersebut terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP pada Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton nan merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Kemudian realisasi SPHP beras Maret sampai Juli ini 520,83 ribu ton ditambah realisasi program support pangan tahap pertama 662,88 ribu ton.

Untuk itu, Bapanas membujuk publik untuk tidak hanya memandang kondisi perberasan di hilir saja. Melainkan perlu juga mengawasi kondisi di hulu mengenai kondisi petani padi dalam negeri saat ini seperti apa.

"Kalau kita swasembada, tentu masyarakat kita lebih tenang, lebih tenteram, lebih makmur. Jangan sampai kejadian seperti petelur ayam nan harganya sempat Rp 16.000 dari semestinya nan Rp 24.000. Petani dan peternak kita kudu dijaga harganya," tutup Ketut.

(ada/ara)