Bapanas Ajak Pemda Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

, JAKARTA, – Badan Pangan Nasional (Bapanas) membujuk seluruh pemerintah wilayah (Pemda) untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan nilai pangan. Ajakan ini disampaikan melalui pemantauan nan lebih intensif terhadap perkembangan harga, stok, distribusi, dan kondisi produsen di masing-masing wilayah.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan, menekankan bahwa penguatan koordinasi menjadi aspek krusial untuk memastikan keseimbangan nilai di seluruh rantai pasok. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi nan diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin.

Menurut Hermawan, pemerintah wilayah merupakan garda terdepan dalam mendeteksi secara awal potensi gejolak nilai maupun pasokan pangan. Oleh lantaran itu, pemantauan nan dilakukan secara rutin dan jeli bakal mempercepat pengambilan langkah stabilisasi sehingga akibat terhadap masyarakat maupun produsen dapat diminimalkan.

"Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika nilai terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga kudu datang ketika nilai di tingkat produsen jatuh terlalu rendah," ujar Hermawan.

Intervensi Cepat dan Pengawasan Distribusi

Ia menjelaskan, pemerintah wilayah perlu memastikan kelancaran pengedaran logistik dan memperkuat pengawasan berbareng Satgas Pangan terhadap potensi penimbunan maupun praktik perdagangan nan tidak sehat. Selain itu, penyampaian info nilai dan pasokan secara sigap menjadi dasar penentuan kebijakan.

"Segera lakukan intervensi andaikan nilai berada di bawah HPP alias HAP di tingkat produsen maupun di atas HET alias HAP di tingkat konsumen," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stabilitas pangan kudu diwujudkan dengan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam rantai pasok. Menurutnya, petani dan peternak kudu memperoleh nilai nan menguntungkan agar tetap berproduksi, sementara masyarakat juga kudu mendapatkan pangan nan aman, cukup, dan terjangkau.

"Yang nomor satu adalah stabilisasi pasokan dan harga. Jadi sekarang ini beras kita aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang aman, telur, daging, ini semua aman. Sekarang (tinggal) gimana menjaga stabilisasi harga," kata Amran.

Optimalisasi Program Stabilisasi

Sebagai corak konkret pengendalian harga, Bapanas berbareng pemerintah daerah, BUMN pangan, dan beragam pemangku kepentingan terus memperluas penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pertengahan Juli 2026, GPM telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah kembali menargetkan penyelenggaraan 390 aktivitas GPM nan diprioritaskan di wilayah dengan tekanan nilai pangan tertinggi.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hingga saat ini, sebanyak 159.916 kilogram komoditas pangan telah dimobilisasi antardaerah, termasuk pengedaran 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi untuk membantu memperbaiki nilai di tingkat peternak sekaligus menjaga pasokan di wilayah tujuan.

Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Realisasi penyaluran telah mencapai 493 ribu ton alias 59,57 persen dari sasaran 828 ribu ton. Penyaluran diprioritaskan ke wilayah dengan nilai beras tinggi, wilayah kepulauan, area perbatasan, serta wilayah nan menghadapi hambatan distribusi.

Sementara itu, penyelenggaraan SPHP Jagung terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini realisasi penyaluran telah mencapai 84.172 ton alias 39,48 persen dari pagu 213.200 ton. Program tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur sehingga stabilitas nilai telur dan daging ayam ras tetap terjaga.

Selain menjaga stabilitas nilai melalui beragam instrumen tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyaluran support pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan nan dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara