Bantalan Eksternal Indonesia Kian Menipis di Tengah Lonjakan Impor

ilustrasi ekspor-impor(dok.IPC)

BANTALAN eksternal Indonesia pada April 2026 semakin menyempit di tengah lonjakan impor nan lebih sigap dibanding ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan hanya sekitar US$89,1 juta alias setara Rp1,591 triliun (kurs Rp17.860 per dolar AS), ambruk tajam dibanding Maret 2026 nan tetap sebesar US$3,32 miliar alias sekitar Rp59,295 triliun.

Meski tetap mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut, kondisi ini menunjukkan selisih antara ekspor dan impor nan kian tergerus. “Menurut saya, surplus neraca perdagangan April 2026 menjadi sinyal peringatan bahwa alas eksternal Indonesia sedang menipis,” ujar Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Media Indonesia, Selasa (2/6).

Secara rinci, ekspor April 2026 tercatat sebesar US$25,30 miliar alias sekitar Rp451,858 triliun, sementara impor mencapai US$25,21 miliar alias sekitar Rp450,251 triliun.

Josua menilai kondisi ini bukan disebabkan oleh pelemahan ekspor, melainkan lantaran impor tumbuh lebih sigap dan nyaris menyamai nilai ekspor. Lonjakan impor terutama dipicu normalisasi aktivitas ekonomi pasca Idulfitri, meningkatnya kebutuhan bahan baku dan peralatan modal, serta kenaikan nilai daya global. Secara tahunan, impor April 2026 naik 22,49%, dengan impor migas melonjak 82,52% dan nonmigas naik 14,11%.

“Ini menunjukkan tekanan terbesar datang dari kombinasi kebutuhan energi, bahan baku produksi, mesin, peralatan mekanis, perlengkapan elektrik, dan komponen mengenai teknologi,” kata Josua.

Secara kumulatif Januari–April 2026, impor bahan baku alias penolong naik US$6,46 miliar alias Rp115,376 triliun, peralatan modal naik US$2,74 miliar alias Rp48,936 triliun, dan peralatan konsumsi naik US$1,03 miliar alias Rp18,396 triliun. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi nan tetap bergerak, namun sekaligus menggerus surplus perdagangan.

Dari sisi ekspor, keahlian tetap relatif kuat. Ekspor April naik 21,98% secara tahunan, ditopang ekspor nonmigas nan tumbuh 23,36% menjadi US$25,30 miliar (Rp451,858 triliun). Ekspor industri pengolahan apalagi meningkat 29,07% dan menjadi motor utama pertumbuhan ekspor nonmigas.

Namun secara kumulatif Januari–April 2026, ekspor hanya tumbuh 5,48%, sementara impor naik 13,40%. Ketimpangan pertumbuhan ini menjadi aspek utama menyempitnya surplus perdagangan.

Secara struktural, neraca perdagangan tetap ditopang surplus nonmigas, namun tertekan defisit migas. Selama Januari–April 2026, surplus perdagangan sebesar US$5,64 miliar alias Rp100,728 triliun berasal dari surplus nonmigas sebesar US$14,16 miliar alias Rp252,898 triliun, sementara sektor migas mencatat defisit US$8,52 miliar alias Rp152,167 triliun.

Selain itu, defisit perdagangan dengan Tiongkok mencapai US$8,03 miliar alias Rp143,416 triliun, terutama berasal dari impor mesin, peralatan mekanis, dan perlengkapan elektronik.

“Ini berfaedah ketahanan eksternal Indonesia tetap sangat tergantung pada keahlian ekspor nonmigas untuk menutup defisit energi,” terang Josua.

Dari sisi nilai tukar, rupiah mempunyai akibat nan kompleks. Pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan daya saing ekspor, tetapi efeknya terbatas lantaran banyak ekspor berbasis komoditas nan harganya ditentukan pasar global. Sebaliknya, pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya impor.

“Jadi, dalam kondisi saat ini, rupiah lemah lebih sigap meningkatkan biaya impor dan biaya produksi daripada mendorong lonjakan volume ekspor,” jelasnya.

Implikasinya, stabilitas kurs menjadi kunci penting. Rupiah nan stabil membantu menekan biaya impor energi, bahan baku, dan peralatan modal, sekaligus menjaga kepastian pelaku usaha. Sebaliknya, volatilitas tinggi dapat memperburuk tekanan inflasi dan neraca perdagangan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, surplus nan semakin mini berpotensi melemahkan kontribusi net ekspor, sekaligus meningkatkan akibat pelebaran defisit transaksi melangkah jika tren impor bersambung lebih sigap dari ekspor.

Meski demikian, sebagian kenaikan impor tetap berkarakter produktif lantaran mengenai bahan baku dan peralatan modal. Jika digunakan untuk mendukung industri dan hilirisasi, impor tersebut dapat menopang pertumbuhan jangka menengah. Namun jika didominasi daya mahal alias peralatan konsumsi, dampaknya justru menekan stabilitas eksternal.

Risiko lain terlihat pada sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia Mei 2026 menunjukkan kenaikan biaya produksi nan sangat tajam, sementara volume produksi turun untuk bulan ketiga berturut-turut. Kondisi ini menandakan tekanan biaya impor dan rupiah nan lemah dapat menggerus margin industri.

Sementara, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menjelaskan impor Indonesia sepanjang Januari–April 2026 tercatat mengalami kenaikan cukup tajam sebesar 13,40%. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan impor migas maupun nonmigas dalam periode nan sama. Secara kumulatif impor migas pada Januari–April 2026 naik 17,58%.

“Dari total tersebut, impor nonmigas mencapai US$73,58 miliar (sekitat Rp1.314,14 triliun), alias tumbuh 12,70% dibandingkan Januari–April 2025,” kata Pudji.

Dari sisi komoditas nonmigas, kenaikan terbesar tercatat pada golongan mesin dan peralatan. HS84 alias mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya tumbuh 17,91%, HS85 alias mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya naik 18,98%, sementara HS88 alias kendaraan udara dan bagiannya melonjak hingga 516,83%.

Impor migas juga menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 82,52%. Kenaikan ini terutama dipicu oleh naiknya impor minyak mentah nan tumbuh 67,49%, dengan negara asal utama antara lain Nigeria, Brasil, dan Kazakhstan. “Kemudian peningkatan nilai impor hasil minyak sebesar 87,76% dengan negara asal impornya itu Malaysia, Singapura, dan Mesir,” ujar Pudji.

Terkait kaitan antara inflasi dan impor, khususnya rumor imported inflation, BPS menegaskan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak membedakan asal peralatan nan dikonsumsi masyarakat.

“Dalam penghitungan IHK, BPS tidak membedakan pencatatan nilai berasas barang, apakah berasal dari produksi dalam negeri alias berasal dari impor,” jelas Pudji.

Ia menambahkan, survei nilai dilakukan langsung terhadap peralatan dan jasa nan dikonsumsi rumah tangga sesuai paket komoditas IHK, sehingga tidak ada pengukuran langsung mengenai besaran imported inflation dalam inflasi nilai konsumen. “Oleh lantaran itu, BPS tidak secara langsung mengukur besaran dari imported inflation dalam inflasi nilai konsumen ini,” terangnya.

Pudji juga menegaskan untuk mengaitkan inflasi dengan imported inflation, maupun akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap inflasi, diperlukan kajian nan lebih mendalam. “Jadi ini kudu dilakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.

Hal nan sama juga bertindak untuk kajian komponen inflasi nan rentan terhadap perubahan kurs serta transmisi nilai tukar ke nilai konsumen. Menurut BPS, seluruh aspek tersebut memerlukan studi unik lantaran tidak dapat disimpulkan secara langsung dari info inflasi nan ada. (Ins/P-3)