Bantahan Politikus PDIP soal Tudingan Terkait Tiyo Ardianto

PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal tudingan punya jaringan politik dengan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto. Sederet politikus PDIP membantah tudingan nan disampaikan oleh sejumlah mahasiswa nan berasosiasi dalam Aliansi BEM Bersatu itu.

Pada Selasa (16/6/2026), perwakilan dari BEM Bersatu sekaligus Ketua BEM Hukum UIC, Rahmat Djimbula, menyatakan itu dalam konvensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur. Dia menyoroti kedekatan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, nan merupakan salah satu penggerak aksi, dengan seorang purnawirawan jenderal.

Hal itu didasari kendaraan Fortuner nan digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, nan mengenai dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Mobil Fortuner nan digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, nan merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Djimbula.

Selain itu, mereka menyebut Tiyo juga dijadwalkan bakal datang dalam perbincangan nan berisi tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Hal-hal tersebut nan jadi landasan mereka menyebut Tiyo mempunyai kedekatan dengan jaringan politik tertentu.

"Dalam forum nan sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring nan patut dicermati," ujarnya

Ganjar Anggap Upaya Kaburkan Persoalan

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi tersebut. Ganjar menilai kritik semestinya dijawab dengan data, bukan pelabelan nan menurutnya mengaburkan persoalan.

"Melabeli aktivis alias penduduk nan kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah langkah paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6).

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah nan boleh berbicara, sementara nan kritis pasti dianggap musuh politik," sambungnya.

Ganjar menegaskan Indonesia dibangun untuk melindungi kewenangan penduduk negara. Dia mengatakan setiap penduduk negara diberi kewenangan berpendapat.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi kewenangan penduduk negara, termasuk kewenangan untuk berbeda pendapat," ujarnya.

Menurutnya, pertanyaan mengenai hubungan politik sering kali bukan untuk mencari kebenaran. Namun dia menilai perihal itu langkah untuk mendelegitimasi kritik.

"Dalam demokrasi, penduduk negara tidak kehilangan kewenangan kritisnya hanya lantaran pernah mendukung alias dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru nan rawan adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berasas siapa nan menyampaikan, bukan berasas kebenaran nan disampaikan," jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi saat ini tengah menuju politik loyalitas jika kritik sah hanya dari pendukung pemerintah. Dia menegaskan penduduk negara mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan kerakyatan konstitusional," tuturnya.

"Penguasa datang dan pergi, tetapi kewenangan penduduk negara untuk mengawasi kekuasaan kudu tetap berdiri," imbuh dia.

Said Abdullah Tegaskan Tak Politisasi Aksi Mahasiswa

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah tudingan aliansi tersebut. Said menegaskan tak ada keterlibatan PDIP dalam menggerakkan mahasiswa dalam melakukan demonstrasi.

"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap beragam demonstrasi, baik akhir Agustus nan lampau maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Said menyebut tindakan nan ditudingkan bukan langkah PDIP. Ia menyebut, jikapun ada tudingan sosok Andi Widjajanto dalam massa tersebut, dia meminta tak ditafsirkan bahwa itu adalah PDIP.

"Tegas nan disampaikan Ibu, lantaran itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh beragam pihak, keikutsertaan alias jalan-jalan nan terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan," ungkapnya.

Ia pun menanggapi tudingan kendaraan Fortuner nan digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, nan merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa. Said menyebut tak make sense alias tidak berdasar jika langsung dikaitkan dengan PDIP.

"Kalau dia ada besanan, ada famili, itu, itu kan nggak, bukan soal, nan kita bukan tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan kekeluargaan. Akan tetapi, jika itu dikait-kaitkan, menurut irit saya, sangat tidak make sense sama sekali," kata Said.

"Saya pastikan dan saya jamin bahwa PDI Perjuangan tidak bakal pernah terlibat dengan cara-cara nan seperti itu. Bahwa bagi PDI Perjuangan siapa pun nan demo, asal tidak merusak, menyuarakan aspirasi, sah-sah saja. Sebatas itu," tambahnya.

Said menegaskan PDIP tak bakal menggerakkan massa. Ia menyebut mahasiswa tak bisa diperintah alias disuruh-suruh.

"Tapi mengorganisir, mendekati, agar orang demo, apalagi mahasiswa nggak bisa diperintah, ya, itu di luar jangkauan kami semua," ujar dia.

Guntur Romli Nilai 'Cocoklogi'

Politikus PDIP Guntur Romli juga menyampaikan sanggahan atas tuduhan terhadap partainya. Dia menilai tudingan itu dipaksakan.

"Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi info dan penyesatan opini nan secara sengaja dibangun melalui metode 'cocokologi' nan sangat dipaksakan. Tuduhan nan mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDI Perjuangan adalah tuduhan nan tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas aktivitas moral mahasiswa," ujar Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (17/6).

Guntur menyoroti sejumlah perihal mengenai konvensi pers BEM Bersatu. Pertama, dia menilai tuduhan keterlibatan PDIP dalam tindakan demo MBG sangat dipaksakan.

"Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang penduduk sipil (Siti Nuraeni), lampau ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada konklusi bahwa PDI Perjuangan berada di kembali tindakan mahasiswa, adalah sesat pikir nan nyata," tambahnya.

Guntur mengaskan PDIP sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mengenai program MBG. PDIP, kata Guntur, juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis aktivitas mahasiswa tersebut.

"Adapun kehadiran tokoh alias kader di ruang publik alias forum perbincangan adalah kewenangan konstitusional penduduk negara nan tidak serta-merta bisa diklaim sebagai corak mobilisasi partai politik terhadap aktivitas mahasiswa," ucap Guntur.

Guntur mengatakan PDIP selalu meletakkan hormat dan menghargai setiap aktivitas mahasiswa nan kritis, objektif, dan independen sebagai pilar krusial penjaga demokrasi. Mahasiswa, terang Guntur, mempunyai kewenangan penuh untuk menguji, mengkritik, apalagi menolak kebijakan pemerintah, termasuk program MBG, tanpa kudu dicap sebagai 'alat politik' pihak tertentu.

"Tuduhan murahan dari 'BEM Bersatu' nan dengan mudahnya menyebut tindakan mahasiswa 'ditunggangi' alias 'disusupi' oleh partai politik adalah corak penghinaan terhadap logika kritis dan independensi mahasiswa," ujar Guntur.

Guntur mendesak BEM Bersatu untuk berakhir menyebarkan narasi dan spekulatif nan tidak berbasis info valid. Ia membujuk masyarakat debat substansi dan adu pendapat nan sehat.

"Banyak sanggahan dari organisasi kampus asal terhadap perseorangan nan tergabung di BEM Bersatu, jadi mereka bukan mahasiswa tapi MAHASEWA. PDI Perjuangan difitnah mahasewa nan menamakan dirinya BEM Bersatu," imbuhnya.

(fca/azh)