Bank Jakarta dan PAM Jaya Mau IPO, Pramono Tegaskan DKI Kuasai Saham Mayoritas

Bank Jakarta dan PAM Jaya Mau IPO, Pramono Tegaskan DKI Kuasai Saham Mayoritas (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap menjadi pemegang saham kebanyakan meski dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah Bank Jakarta dan PAM Jaya nantinya melantai di bursa saham melalui sistem Initial Public Offering (IPO). Dengan tetap menjadi pemegang saham mayoritas,  kewenangan pengelolaan dua BUMD tetap berada di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan perusahaan daerah. Namun, keterlibatan penanammodal publik tidak boleh mengurangi kewenangan Pemprov DKI dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan strategis perusahaan.

“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI kudu mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda nan kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan alias kewenangan kepada pihak lain,” ujar Pramono dikutip Sabtu (10/10/2026).

Dia menegaskan ketentuan mengenai kepemilikan saham kebanyakan oleh Pemprov DKI bakal diperkuat melalui peraturan wilayah (Perda). Agar kendali Pemprov DKI Jakarta tetap terjaga meski sebagian saham kedua BUMD tersebut nantinya ditawarkan kepada masyarakat dan penanammodal di pasar modal.

Pemprov DKI tetap mau memastikan kedua BUMD menjalankan kegunaan strategisnya bagi masyarakat Ibu Kota. Bank Jakarta berkedudukan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan jasa perbankan, sedangkan PAM Jaya bertanggung jawab menyediakan jasa air bersih bagi penduduk Jakarta.