Bambang Patijaya: Keputusan Pemerintah tak Menaikkan BBM Subsidi Tepat

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menyampaikan support terhadap kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nan memastikan nilai bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis nan menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi di tengah dinamika dunia nan tetap berfluktuasi.

"Kami memandang keputusan pemerintah untuk tidak meningkatkan nilai BBM subsidi adalah langkah nan tepat. Stabilitas nilai daya menjadi aspek krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional," ujar legislator asal wilayah pemilihan Bangka Belitung itu.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut mempunyai dasar teknokratis nan kuat, salah satunya didukung oleh kondisi nilai minyak bumi nan tetap relatif terkendali. Berdasarkan info pemerintah, rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) hingga awal April 2026 berada di kisaran USD 77 per barel, nan tetap berada dalam pemisah kondusif dugaan APBN.

Selain itu, Bambang juga menekankan bahwa kesiapan stok daya nasional nan berada di atas pemisah minimum menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas pasokan daya di dalam negeri.

"Dengan kondisi ICP nan tetap terkendali dan stok daya nan aman, maka kebijakan untuk menjaga nilai BBM tetap stabil menjadi logis dan terukur," jelasnya seperti dilansir siaran pers.

Di sisi lain, Bambang menilai langkah pemerintah dalam memperluas sumber pasokan daya melalui diversifikasi, termasuk menjajaki kerja sama dengan beragam negara seperti Rusia, merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan daya nasional.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan penguatan ketahanan daya kudu diiringi percepatan pembangunan prasarana energi, termasuk peningkatan kapabilitas kilang dan akomodasi penyimpanan, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang, serta menegaskan Komisi XII DPR RI bakal terus mendukung sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan nasional, menjaga stabilitas harga, dan mendorong kemandirian daya nasional.

(miq/miq)

Add