Bakesbangpol DKI Sebut Ormas di Jakarta Ada Lebih dari 32 Ribu

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta menyebut setidaknya ada 32 ribu lebih organisasi kemasyarakatan (ormas) di ibu kota negara Republik Indonesia (RI) tersebut.

Puluhan ribu ormas itu diharapkan turut berkedudukan menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Jakarta.

"Di Jakarta, jumlah ormas lebih dari 32 ribu, meskipun nan melaporkan secara resmi tidak mencapai itu. Tetapi dengan nomor 32 ribu itu, peran ormas menjaga ketertiban juga," kata Analis Data dan Informasi Bakesbangpol DKI Jakarta, Bastian Widyatama dalam siniar, Jakarta, Sabtu (5/9) dikutip dari Antara.

Dia menerangkan, Kesbangpol sebagai penyedia melalui forum-forum bimbingan antara lain perwakilan setiap provinsi, perwakilan etnis dan forum kerukunan umat beragama, juga ikut menjaga keamanan dan kerukunan di Jakarta.

"Bagaimana menjaga stabilitas keamanan lewat forum-forum ini. Karena mereka menjadi garda terdepan di masyarakat, di lapangan," kata Bastian.

Kesbangpol juga, sambung dia, melakukan kegunaan penemuan awal untuk mencegah bentrok terjadi.

Dalam kesempatan itu, Bastian mengakui masyarakat Jakarta perlu berpikir kritis terhadap kebijakan nasional dan provinsi. Namun, sebaiknya jangan mudah terprovokasi dan tetap menjadi pribadi yang bertoleransi.

"Selama kita toleran dengan satu dan nan lain, bakal menjadi kesempatan nan sangat bagus untuk bergotong royong. Jakarta kota dunia bakal bisa terwujud," kata dia.

Adapun Jakarta mendapatkan ranking satu dalam Indeks Harmoni Indonesia 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kerukunan di Jakarta dihargai dan cukup baik. Harapannya bisa kita pertahankan dan ke depan bisa saling bersinergi antara masyarakat dan pemerintah maupun antarmasyarakat itu sendiri," kata Bastian.

Perihal ormas di DKI beberapa waktu terakhir menjadi perihal nan berarti negatif setelah ada dugaan keterlibatan salah satu organisasi kemasyarakatan terlibat kericuhan pascaaksi 27 Agustus lampau di Jakarta. Dalam tindakan ricuh itu ada korban meniggal--yang merupakan penduduk setempat-- setelah menerima kekerasan dari diduga personil ormas.

Namun pada tengah pekan ini, Polda Metro Jaya menyebut belum ditemukan indikasi ada keterlibatan personil ormas dalam kasus pengeroyokan nan menewaskan Bambang Setiawan saat terjadi kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat, pada 27 Agustus lalu.

"Kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini adalah merupakan personil organisasi tertentu," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konvensi pers, Jakarta, Rabu (2/9).

Iman menyebut perihal tersebut berasas hasil permintaan keterangan dari sejumlah saksi terkair peristiwa pengeroyokan nan menewaskan penduduk Pejompongan itu.

"Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi nan sudah kami mintai keterangan, sehingga kami juga membujuk mari sama-sama semua pihak nan berada di media sosial beropini untuk menghentikan agar tidak membikin masyarakat menjadi bingung," tutur dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya merilis sketsa wajah dua terduga pelaku pengeroyokan nan menewaskan Bambang Setiawan saat terjadi kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 27 Agustus lalu. Sketsa ini didapat berasas keterangan 14 saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi.

Selain itu, Polda Metro Jaya menegaskan tidak melibatkan ormas untuk membantu pengamanan tindakan pada 27 Agustus lalu.

Polda Metro Jaya menyebut pihaknya hanya meminta perbantuan dari Kodam Jaya hingga Pemprov DKI saat pengamanan demonstrasi pada 27 Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya tidak melakukan koordinasi dengan ormas dalam pengamanan tersebut.

"Saya sampaikan ya, Polda Metro Jaya mengusulkan permohonan TNI kepada Kodam Jaya, kepada Pemprov DKI melalui Dinkes, Dishub, Satpol PP, serta kita mengusulkan Pamdal DPR," kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9).

Budi pun turut menjelaskan soal peran ormas nan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam patokan itu, diatur soal peran ormas dalam menjaga situasi kamtibmas nan tidak boleh melampaui kewenangan kepolisian.

Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya buka bunyi mengenai pemimpinnya, Hercules, berada di tengah kericuhan malam 27 Agustus 2026 saat tindakan demonstrasi terjadi di dekat Gedung DPR dan sekitarnya.

Divisi Hukum GRIB Jaya, Wilson Colling, membenarkan Hercules berada di lokasi. Namun, Wilson meminta publik memahami konteks situasi keamanan malam itu.

"Keberadaan Pak Hercules berbareng sekelompok masyarakat di letak pada malam hari pasca peristiwa tersebut kudu dilihat dalam konteks situasi keamanan dan kondisi lingkungan pada saat itu," ujar Wilson lewat keterangan persnya, Sabtu (29/8) malam.

Wilson menyebut kehadiran Hercules di lapangan merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam tumbukan fisik.

(antara/kid)