Bahlil Ungkap Devisa Ekspor Batu Bara RI Capai USD 15 Miliar per Semester I 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hasil devisa dari ekspor batu bara mencapai USD 15 miliar selama semester I tahun 2026.

Hal ini diungkapkan usai Sidang Kabinet Paripurna berbareng Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebutkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara sudah mencapai 60 persen pada 6 bulan pertama tahun 2026.

"Devisa kita ekspor batu bara nan sudah mencapai kurang lebih sekitar USD 14 sampai 15 miliar," ungkapnya kepada awak media di area Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (21/7).

Menurutnya, pencapaian signifikan dari PNBP dan devisa batu bara ini menandakan bahwa pemerintah bisa menyeimbangkan pasokan dengan permintaan global, di saat nilai komoditas ini sedang naik-naiknya.

"Ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika dunia nan tidak menentu, tapi kreasi kita terhadap menjaga supply and demand agar nilai komoditas kita tetap terjaga itu sudah mulai ada tanda-tanda nan membaik," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah membuka periode pengajuan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Hal itu diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PT PLN (Persero).

"Kita sudah sampaikan bahwa revisi boleh diajukan, tetapi kelak kita sisir dulu berapa kebutuhan PLN. Jadi utamanya kita hanya mengutamakan untuk kebutuhan PLN,” kata Tri ditemui usai aktivitas Indonesia Coal Mining Forum di Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (15/7).

Pada awal tahun ini, pemerintah sempat memangkas kuota produksi batu bara dalam RKAB. Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, alias berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 nan mencapai 790 juta ton.

Sedangkan untuk kebutuhan PLN, sebelumnya perusahaan itu juga telah melakukan langkah untuk mempercepat pasokan batu bara tingkat kandungan kalori menengah Medium Rank Coal (MRC). Untuk itu, PLN sekarang tengah mempercepat penandatanganan perjanjian batu bara dengan para pemasok.

Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi hambatan pasokan batu bara untuk pembangkit, nan berakibat pada penyediaan listrik di Pulau Jawa.