
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sebagai Menteri nan tidak menyukai skema impor untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan daya di dalam negeri.
Sebab Bahlil menyebut, dibalik praktik tersebut terdapat celah korupsi nan bakal timbul di kemudian hari. Praktik rente alias pembayaran sejumlah duit dalam jangka waktu tertentu itu menjadi perihal nan susah terhindarkan dibalik skema impor.
"Karena saya menteri nan tidak suka impor-impor, saya jujur sajalah. Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Ini nan membikin kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh para penegak hukum," kata Bahlil dalam aktivitas Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, peningkatan produksi dalam negeri dan bauran daya menjadi kunci utama memutus praktik impor nan selama ini dilakukan, dan tidak sedikit nan berhujung pada kasus hukum.
Bahlil juga mengakui bahwa kapabilitas produksi dengan permintaan konsumsi memang belum seimbang. Kebutuhan bensin nasional terus meningkat dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi 42,1 juta kiloliter pada 2030. Namun, produksi dalam negeri relatif stagnan di kisaran 14,2 juta kiloliter per tahun, sehingga kenaikan kebutuhan kudu ditutup melalui impor.
Pada 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta kiloliter, sementara impor sebesar 18,31 juta kiloliter. Memasuki 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter, dengan produksi hanya 14,27 juta kiloliter dan impor meningkat menjadi 23,03 juta kiloliter.
Tren ini bersambung hingga 2030, ketika impor diproyeksikan mencapai 27,83 juta kiloliter, nyaris dua kali lipat dibandingkan produksi domestik nan tetap sekitar 14,27 juta kiloliter. Upaya pemerintah untuk menekan impor tersebut dengan mencampurkan BBM dengan etanol, nan kemudian disebut E10.
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·