Bahlil Lapor Prabowo Soal Stok BBM-IUP Tambang Mangkrak, Ini Katanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Selasa (12/5/2026).

Menurut Bahlil, dia hanya memberikan laporan mengenai stok minyak dan gas bumi (migas) nasional hingga tata kelola izin tambang di area hutan.

Bahlil mengatakan, dia memberikan laporan kepada Presiden mengenai kondisi persediaan daya nasional terkini. Dia memastikan stok daya nasional dalam kondisi kondusif dan berada di atas pemisah minimum nan telah ditetapkan pemerintah. Hal itu mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah (crude).

"Tadi saya melaporkan kepada Presiden mengenai dengan kesiapan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude, semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah tidak ada masalah," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Selain soal energi, Bahlil juga menyampaikan perkembangan pertimbangan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) nan dinilai tidak melangkah sebagaimana mestinya. Pemerintah saat ini tengah melakukan penataan terhadap sejumlah IUP, terutama nan berada di area hutan.

Menurutnya, tetap ada sejumlah perusahaan nan telah mengantongi izin lengkap, namun aktivitas pertambangannya tidak pernah dijalankan.

"Kedua, kami lapor tentang penataan terhadap izin tambang khususnya di area rimba dan beberapa IUP nan selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah ada IUP, izin lengkap, tapi tidak pernah dijalankan," katanya.

Bahlil menambahkan, pertimbangan tersebut merupakan petunjuk langsung Presiden sejak sekitar dua bulan lalu. Pihaknya sekarang terus memantau perkembangan proses penataan tersebut.

"Ini sudah Presiden instruksikan sejak dua bulan lampau jika tidak salah untuk dilakukan pertimbangan dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nan tidak jelas.

Menurutnya, ini perlu dilakukan untuk memihak kepentingan nasional dan rakyat.

"Saudara-Saudara, saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan, ada ratusan tambang gak jelas, alias IUP gak jelas di rimba lindung, dan di hutan-hutan saya cek, Menteri Kehutanan saya cek alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga ya, dia belum kasih izin pangkas kayu," tutur Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Jadi, ini ada sekian ratus (tambang), Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau gak jelas, cabut semua itu IUP. Kita sudah gak ada waktu, terlalu, kasihan, gak ada iba sekarang, kita hanya memihak kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco family golongan itu nomor belakang," tegasnya.

"Evaluasi segera berapa hari ke saya. 2 minggu? lezat aja 2 minggu. 1 minggu," titahnya.

"Kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip gak beres kita cabut, kudu di tangan negara dan kita bisa kelak memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," tandasnya.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]