Bahlil Kaji Subsidi CNG Alternatif Pengganti LPG 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah sudah mengkaji skema subsidi untuk Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti pengganti LPG subsidi.

Bahlil menyebut nilai CNG lebih murah lantaran bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk temuan persediaan gas baru di Kalimantan Timur nan diperkirakan mencapai sekitar 3.000 miliar meter kubik (mmcfd).

“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena nan pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri,” kata Bahlil di Istana, Jakarta, Selasa (5/5).

Bahlil mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah melangkah di sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hingga industri makanan dan minuman. Namun, penerapan untuk rumah tangga dalam corak tabung mini 3 kg tetap dalam tahap uji coba.

“Nah untuk nan 3 kg, memang tabungnya tetap dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini nan kita bakal mencoba untuk modifikasi,” ungkap Bahlil.

“Insyaallah 2-3 bulan ini kita bakal dapat hasilnya. Kemudian jika itu sudah dinyatakan form, kita bakal melakukan konversi,” tambahnya.

Bahlil menilai pengembangan CNG menjadi krusial mengingat kebergantungan Indonesia terhadap impor LPG tetap cukup besar, ialah sekitar 75-80 persen dari total kebutuhan. Sementara konsumsi LPG nasional terus meningkat setiap tahun, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga nan mencapai sekitar 7-8 juta ton.

Di sisi lain, kebutuhan LPG untuk industri petrokimia seperti di Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical Indonesia juga mencapai 2 sampai 3 juta ton per tahun.

“Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari pengganti lain. CNG adalah salah satu alternatifnya,” ungkap Bahlil.

Terkait skema pembiayaan, Bahlil menyebut pengembangan CNG bakal mengandalkan model business to business (B2B). Pemerintah berkedudukan dalam penyediaan gas, sementara ekosistem bisnisnya bakal dikembangkan oleh pelaku usaha.

“Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang alias nyaris sama dengan ekosistem daripada upaya LPG,” terang Bahlil.

Bahlil menuturkan penggunaan CNG berpotensi memberikan efisiensi besar bagi negara, termasuk penghematan devisa hingga Rp 130 triliun sampai Rp 137 triliun dan mengurangi beban subsidi energi.

“Dan jika itu lebih murah, itu bakal mengurangi subsidi kita alias jika kita mau membantu rakyat lagi, kita bakal mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian,” tutur Bahlil.