Bahlil Akui Pemangkasan RKAB Batu Bara Sempat Dapat Protes Sejumlah Tokoh Politik

Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara mendapat sempat protes dari sejumlah tokoh politik.

Bahlil mengatakan pemangkasan RKAB dilakukan sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand) batu bara. Menurut dia, pengendalian produksi diperlukan agar pasokan tidak berlebihan sehingga nilai komoditas tersebut tetap terjaga.

"Saya diprotes beberapa tokoh-tokoh politik, 'Wah, ini kok turunkan RKAB, ini ada apa?' Saya bilang negara tidak hanya mengurus nan besar, nan mini juga kita urus," kata Bahlil dalam paparannya pada aktivitas Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak bisa hanya memberikan kuota produksi kepada perusahaan-perusahaan besar. Pemerintah juga kudu memberikan ruang kepada perusahaan pemegang IUP nan lebih kecil, termasuk pelaku upaya daerah.

Dia menilai pemberian kuota produksi secara berlebihan justru dapat menyebabkan pasokan batu bara melimpah dan menekan harga. Karena itu, pemerintah menggunakan RKAB sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan pasokan.

"Satu-satunya instrumen nan negara bisa pakai apa? RKAB. Saya jaga supply and demand. Jadi jika suplainya hanya jika permintaannya katakanlah hanya 300, ya kita kasih saja 300. Ngapain kasih 400, kelak mereka mainkan harga," ujarnya.

Kebijakan tersebut bukan kebijakan baru. Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menjelaskan bahwa penataan RKAB batu bara dilakukan untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar sekaligus menjaga stabilitas nilai komoditas.