Backlog Perumahan 2026 Turun Menjadi 9,29 Juta Unit

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (kedua dari kiri).(MI/Insi Nantika Jelita)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa berasas hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026, nomor backlog perumahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Jumlah masyarakat nan belum mempunyai rumah alias backlog satu tercatat mencapai 9,29 juta, turun sekitar 350 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

Data tersebut diperoleh melalui Susenas 2026 nan mencakup 345 ribu sampel di 38 provinsi. Penurunan ini menjadi parameter positif dalam upaya penyediaan kediaman bagi masyarakat secara nasional.

“Backlog perumahan kategori satu pada 2026 sebanyak 9,29 juta alias turun 350 ribu dari tahun sebelumnya,” kata Amalia, Kamis (13/8).

Secara persentase, backlog perumahan satu juga mengalami penyusutan dari 13% pada Maret 2025 menjadi 12,39% pada Maret 2026. Tren penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan akses kepemilikan kediaman nan terus didorong oleh pemerintah.

Selain itu, backlog perumahan kategori dua, nan menggambarkan kondisi kediaman nan ditempati namun belum memenuhi standar kelayakan, juga mencatatkan perbaikan. Pada 2026, nomor ini berada di level 24,03% alias sekitar 18,01 juta, turun dari posisi 25,33% alias sekitar 18,77 juta pada 2025.

“Baik backlog perumahan satu maupun dua mengalami perbaikan alias secara nomor mengalami penurunan,” ujar Amalia menambahkan.

Meski demikian, Amalia menekankan bahwa jumlah backlog perumahan kategori dua tetap sekitar dua kali lebih besar dibandingkan kategori satu. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan perumahan saat ini adalah pemenuhan kediaman nan layak dan merata.

Berdasarkan sebaran wilayah, sebanyak 37 dari 38 provinsi di Indonesia sukses menekan nomor backlog perumahan kategori dua. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan nomor tertinggi, sementara Kalimantan Utara menjadi nan terendah dengan jumlah sekitar 33 ribu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa perbaikan ini didorong oleh kebijakan baru mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) nan bertindak sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut membatasi pencatatan angsuran macet di bawah Rp1 juta, sehingga memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses rumah subsidi.

“Hasilnya setelah pemberlakuan SLIK itu sudah naik 40 ribu unit,” ujar Maruarar. Langkah administratif ini menjadi bagian dari strategi percepatan Program 3 Juta Rumah nan dicanangkan pemerintah untuk menghilangkan halangan bagi masyarakat kecil.

Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong kepala wilayah untuk lebih aktif mengalokasikan anggaran perumahan di wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan nomor kemiskinan ekstrem melalui penyediaan kediaman nan layak.

Tito juga menekankan pentingnya kerjasama dengan sektor swasta sebagai mesin utama percepatan penyediaan hunian. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta diharapkan dapat terus menekan nomor backlog perumahan sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun tren menunjukkan penurunan, BPS mencatat tantangan besar tetap ada pada backlog dua nan jumlahnya dua kali lipat lebih besar dari backlog satu. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan tidak hanya pada kepemilikan, tetapi juga pada pemerataan kualitas hunian layak di seluruh provinsi. (Z-10)