Aturan Koperasi Dirombak-Regulasi Baru Dikebut, Ternyata Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono membeberkan isi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), nan saat ini tengah difinalisasi pemerintah.

Aturan tersebut bakal menjadi landasan operasional puluhan ribu koperasi nan disiapkan sebagai prasarana pengedaran milik negara.

Ferry mengatakan, pemerintah saat ini tidak hanya menyelesaikan pembangunan bentuk koperasi, tetapi juga mempersiapkan aspek operasional melalui Perpres, termasuk penempatan manajer koperasi nan telah mengikuti pelatihan.

"Kami sekarang sedang mematangkan peraturan presiden tentang operasionalisasinya. Karena kami juga sekarang sedang melatih, mendidik manajer-manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Merah Putih), nan kelak di awal bulan Agustus bakal kita tempatkan, dan disebar ke seluruh gedung bentuk gudang, gerai, dan perangkat kelengkapannya Koperasi Merah Putih nan sudah selesai, dan kemudian kita mulai operasional," ujar Ferry dalam aktivitas Seminar Nasional GREAT Institute di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan tindak lanjut pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan mau membentuk koperasi di seluruh desa dan nyaris seluruh kelurahan di Indonesia.

Menurut Ferry, pembentukan badan norma koperasi telah dilakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, kemudian dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 nan mengatur pembangunan bentuk gudang, gerai, dan akomodasi pendukung koperasi.

"Dan terbukti per hari ini, nan sudah 100% pembaruan dari Wakil Panglima TNI pada saat rapat di instansi Menko Pangan tadi pagi, ada sekitar 19.000 (Koperasi Merah Putih) nan sudah selesai 100% dan Insyaallah di akhir bulan Agustus sudah ada 35.000 gedung bentuk gudang, gerai, dan perangkat kelengkapannya selesai dibangun," katanya.

Ferry menegaskan, Presiden Prabowo menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai prasarana negara nan bakal mengambil peran krusial dalam pengedaran beragam kebutuhan masyarakat.

"Oleh Bapak Presiden, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nan sudah puluhan ribu tersebar di seluruh Indonesia itu bakal menjadi prasarana negara. Untuk menggantikan sistem praktik nan selama ini dilakukan oleh aktor-aktor non negara, nan sering kali kemudian sistem mata rantai pasok barang-barang, baik barang-barang bersubsidi, barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, itu dirasakan kurang tepat sasaran," jelas dia.

Ia mengungkapkan, salah satu keputusan krusial Presiden nan nantinya bakal menjadi bagian dari tata kelola koperasi adalah penyaluran peralatan subsidi dan support pemerintah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, skema tersebut bakal memangkas rantai pengedaran nan selama ini dinilai terlalu panjang sehingga nilai peralatan subsidi lebih mahal dan penyalurannya kerap tidak tepat sasaran.

"Memotong mata rantai pengedaran nan berkepanjangan, dan menjadikan barang-barang nan subsidi, nan harusnya memang barang-barang tersebut tidak diperjualkan dan menjadi kewenangan para penerima manfaat, bisa langsung diterima oleh rakyat dengan nilai nan lebih terjangkau dan tersedia barangnya," ucap Ferry.

Ia mengatakan, langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kembali peran negara dalam mengatur rantai pasok kebutuhan pokok.

"Oleh lantaran itu, sekarang Bapak Prabowo mau memastikan bahwa negara kudu datang lagi, bukan hanya membikin kebijakan tetapi juga datang untuk mengatur praktik ekonomi itu agar bersama-sama," tuturnya.

"Jadi kita tidak anti badan upaya swasta dan badan upaya milik negara, tapi sekarang wahana badan upaya koperasi ini digunakan oleh Presiden Prabowo untuk bisa ikut terlibat dalam pengaturan rantai pasok barang-barang kepada rakyat," sambung dia.

Dalam paparannya, Ferry juga menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pembaruan payung norma koperasi melalui Undang-Undang Perkoperasian nan baru untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992.

"Mungkin itu dan sebelum saya akhiri saya mau menambahkan satu informasi, Insyaallah tahun ini bakal keluar Undang-Undang Perkoperasian nan baru, menggantikan Undang-Undang Perkoperasian nan sekarang digunakan sebagai payung norma Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Nah jadi sudah memang nggak bisa lagi dipakai dan tidak relevan lagi," pungkas Ferry.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]