Ilustrasi.(Magnific)
AMERIKA Serikat (AS) dan Israel dilaporkan tengah bekerja secara aktif untuk mencabut kewenangan perwalian historis Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Jerusalem. Langkah ini bermaksud menciptakan pengaturan baru nan menyelaraskan pengelolaan situs suci tersebut dengan kepentingan Israel.
Berdasarkan laporan Middle East Eye (MEE), pekan lalu, rencana ini didorong oleh Jared Kushner, menantu mantan Presiden Donald Trump, serta Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee. Dalam skema tersebut, otoritas Wakaf Islam nan didukung Yordania bakal dihentikan dan digantikan oleh badan baru buatan pemerintah Israel nan bakal mendeklarasikan Al-Aqsa sebagai pusat lintas agama.
Transformasi Menjadi Situs Lintas Agama
Pengaturan baru ini diprediksi bakal memberikan akses setara bagi umat Yahudi untuk beragama secara kolektif di dalam kompleks masjid. Selain itu, Israel dilaporkan bakal mempunyai kendali besar dalam penunjukan imam, pengkhotbah, serta pengawasan terhadap konten khotbah Jumat.
Dua pejabat AS mengungkapkan bahwa Washington menyusun arsip visi masa depan Al-Aqsa. Pemerintahan Trump berambisi menghapus identitas eksklusif Muslim pada situs tersebut dan mengubahnya menjadi atraksi wisata religi nan menaungi tiga kepercayaan Abrahamik.
Catatan Redaksi: Pihak Gedung Putih telah mengeluarkan pernyataan resmi nan membantah laporan ini dan menyebutnya sebagai info nan sama sekali tidak benar.
Model Masjid Ibrahimi Hebron
Para pejabat Yordania dan Palestina mengkhawatirkan rencana ini bakal mengikuti pola nan diterapkan di Masjid Ibrahimi, Hebron. Di sana, pembagian ruang secara bentuk dilakukan antara umat Muslim dan Yahudi setelah kejadian pembantaian oleh pemukim Israel pada tahun 1994.
Saat ini, Al-Aqsa dikelola berasas patokan status quo internasional nan menetapkan situs tersebut sebagai tempat ibadah unik umat Muslim, sementara non-Muslim hanya diizinkan berjamu tanpa melakukan ritual ibadah.
Ancaman terhadap Stabilitas Kawasan
Mustafa Abu Sway, Wakil Kepala Dewan Wakaf, menegaskan bahwa Perwalian Hashemite adalah batu penjuru stabilitas di kawasan. "Merusak perwalian ini sama saja dengan merusak prinsip-prinsip perdamaian," tegasnya.
Yordania memegang mandat perwalian situs suci Jerusalem sejak 1924 yang kemudian diakui secara internasional melalui perjanjian tenteram Yordania-Israel tahun 1994. Kehilangan peran ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap legitimasi monarki Hashemite.
Respons Negara-Negara Arab
Laporan tersebut menyebut bahwa negara-negara seperti Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Maroko menerima pengarahan mengenai proposal AS ini. Namun, Arab Saudi dilaporkan menentang keras rencana tersebut lantaran memahami akibat ledakan bentrok nan bisa dipicu di seluruh bumi Islam.
Hingga saat ini, pemerintah Yordania tetap pada posisi teguh untuk mempertahankan identitas Arab, Islam, dan Kristen di Jerusalem serta menolak segala corak perubahan terhadap status norma dan historis Al-Aqsa. (I-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·