APINDO Soroti Nasib Pekerja RI Harus Lawan AI Masuk Pabrik, Usul Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - APINDO menilai izin ketenagakerjaan baru kudu bisa mengantisipasi perubahan besar di bumi kerja. Perkembangan kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI), industri hijau hingga transformasi jenis pekerjaan dinilai tidak bisa lagi dipisahkan dari pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perubahan teknologi disebut bakal menggeser kebutuhan tenaga kerja ke sektor-sektor nan mempunyai nilai tambah lebih tinggi. Karena itu, pembahasan izin tidak cukup hanya mengatur hubungan kerja, tetapi juga kudu membangun ekosistem nan mendukung peningkatan kompetensi pekerja.

"Regulasi ketenagakerjaan ke depan kudu bisa menjawab tantangan bumi kerja masa depan termasuk perkembangan Artificial Intelligence sampai ke level pabrik agar sejalan dengan Industri 4.0. Kita kudu membangun ekosistemnya dan catch up agar bisa kompetitif dengan negara-negara lain," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam dalam konvensi pers di Menara Kuningan, Jaksel, Selasa (28/7/2026).

Selain AI, APINDO memandang kesempatan besar dari berkembangnya industri hijau dan sektor maintenance, repair and overhaul (MRO). Indonesia dinilai mempunyai pasar nan besar, namun kapabilitas industrinya tetap belum berkembang secara optimal.

"Menurut ILO sampai tahun 2030 terbuka sekitar 15 juta green jobs nan bisa kita optimalkan. Begitu juga industri MRO. Indonesia mempunyai sekitar 600 pesawat komersial, ribuan pesawat kecil, jutaan kendaraan roda empat, 150 juta sepeda motor, hingga puluhan ribu kapal. Potensinya luar biasa, tetapi industrinya belum optimal," ujarnya.

Bob mengatakan transformasi tersebut bakal mengubah struktur pekerjaan dari tenaga kerja berkeahlian dasar menuju pekerjaan nan lebih berbobot tinggi seperti teknisi, engineer hingga supervisor. Perubahan itu memerlukan investasi besar, termasuk support izin dan pendanaan.

"Untuk mitigasi PHK, kami berbareng pemerintah dan serikat pekerja sedang menyusun sekitar 10 langkah agar PHK bisa dicegah sejak awal. PHK kudu ditangani dari hulunya, bukan di hilirnya. Itu nan saat ini sedang kami kolaborasikan berbareng pemerintah," sebut Bob.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]