APGI 3T Sebut 645 SPPG di Wilayah 3T belum Dapatkan Kepastian Operasional

Ilustrasi(Antara)

KETUA Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) Herwil Junaidi Harefa menjelaskan argumen di kembali tindakan protes sejumlah penanammodal dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Herwil, tindakan tersebut muncul lantaran ratusan SPPG nan harusnya sudah beraksi setelah memenuhi tahapan persyaratan PKS di wilayah 3T Terpencil hingga sekarang belum memperoleh kepastian operasional, meskipun seluruh proses pembangunan dan persiapan telah diselesaikan sesuai ketentuan nan berlaku.

Herwil mengatakan, sejak awal para penanammodal menerima penugasan untuk membangun SPPG berasas pedoman dan petunjuk teknis nan diterbitkan BGN. Mereka kemudian membangun akomodasi tersebut dengan menggunakan biaya pribadi maupun pinjaman, tanpa menggunakan anggaran negara. 

“Kami membangun lantaran memandang tetap banyak anak-anak di wilayah terpencil nan belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan titik alias akomodasi nan dibangun,” ucap Herwil dikutip dari siaran pers nan diterima, Minggu (21/6).

Ia menjelaskan bahwa membangun akomodasi di wilayah terpencil mempunyai tantangan nan jauh lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan, mulai dari keterbatasan akses hingga tingginya biaya logistik.

Menurut APGI 3T, sebagian besar pembangunan telah diselesaikan sejak Oktober hingga Desember 2025. Namun, hingga saat ini banyak pengelola nan belum memperoleh kepastian mengenai aktivasi operasional SPPG nan telah dibangun.

“Dana pembangunan berasal dari modal pribadi dan pinjaman. Banyak komitmen nan kudu kami penuhi kepada pekerja maupun pihak nan terlibat dalam pembangunan. Namun sampai saat ini belum ada kepastian operasional,” kata Herwil. 

APGI 3T mencatat sebanyak 645 SPPG wilayah terpencil telah menyelesaikan pembangunan, appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga menerima draft perjanjian kerja sama dan dinyatakan siap operasional.

Nilai investasi nan telah direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Karena itu, APGI 3T mendesak BGN segera memberikan kepastian operasional terhadap seluruh SPPG nan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar faedah Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah 3T. (E-4)