Apa yang Terjadi jika AS Hentikan Bantuan kepada Israel?

Ilustrasi.(Magnific)

DALAM beberapa bulan terakhir, dua pendapat nan dulunya dianggap radikal dalam pemikiran kebijakan Partai Demokrat--memutus support finansial dan menghentikan transfer senjata ke Israel--kini menjadi arus utama. Pergeseran ini mencerminkan ketegangan nan meningkat di dalam internal partai mengenai bentrok di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Palestina.

Bulan lalu, nyaris separuh dari personil Demokrat di DPR AS memberikan bunyi untuk mengakhiri support kepada Israel. Sementara itu, sekitar 40 persen kaukus menyerukan pemblokiran penjualan senjata ofensif hingga pemerintah Israel dapat meyakinkan Kongres bahwa peledak Amerika tidak bakal digunakan untuk melakukan kejahatan perang.

Pergeseran Politik di Internal Demokrat

Tren ini tidak hanya terjadi di tingkat legislatif, tetapi juga mulai merambah ke calon potensial untuk pemilu 2028. Rahm Emanuel, mantan Wali Kota Chicago nan dikenal sentris, baru-baru ini menyarankan agar Amerika mengakhiri support dan memberikan syarat pada penjualan senjata berasas kepatuhan Israel terhadap norma AS.

Di sisi progresif, Senator Chris Van Hollen dari Maryland melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Israel kudu dilarang mengakses senjata ofensif buatan AS sampai mereka menyetujui rencana terikat waktu untuk mengakhiri pendudukan dan memberlakukan solusi dua negara.

Efektivitas Pemutusan Bantuan Finansial

Meskipun penghentian support tahunan sebesar US$3,8 miliar (sekitar Rp60 triliun) secara politik populer, para analis menilai dampaknya terhadap kebijakan Israel bakal minimal. Israel adalah negara kaya nan bisa mendanai militernya sendiri.

Pada tahun 2025, Israel menghabiskan sekitar 7,9 persen dari PDB untuk militer. Tanpa support AS, nomor ini hanya perlu naik menjadi 8,5 persen, peningkatan nan dianggap tetap dalam pemisah keahlian ekonomi mereka. Bahkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sempat menyatakan kemauan untuk mengurangi ketergantungan finansial dari AS guna mendapatkan kebebasan lebih besar dalam operasi keamanan.

Dampak Embargo Senjata dan Ketergantungan Teknologi

Berbeda dengan support uang, Israel mempunyai ketergantungan signifikan pada teknologi persenjataan AS. Antara tahun 2021 dan 2025, Amerika memasok 68 persen impor senjata utama Israel. Ketergantungan paling kritis terletak pada armada pesawat tempur seperti F-15, F-16, dan F-35.

Tantangan Menuju Solusi Dua Negara

Meskipun tekanan militer dapat membatasi keahlian tempur Israel, perihal itu belum tentu mengubah sikap politik mereka terhadap kedaulatan Palestina. Opini publik di Israel bergeser ke arah kanan selama beberapa dasawarsa terakhir. Jajak pendapat Gallup tahun 2025 menunjukkan hanya 27 persen penduduk Israel nan mendukung solusi dua negara, sementara 63 persen menentangnya.

Untuk betul-betul mengubah kalkulus politik Israel, diperlukan langkah-langkah nan jauh lebih drastis daripada sekadar memutus support senjata ofensif. Ini mencakup:

• Embargo senjata menyeluruh (termasuk suku cadang).
• Sanksi ekonomi nan luas terhadap lembaga finansial nan memfasilitasi permukiman di Tepi Barat.
• Penarikan perlindungan diplomatik AS di PBB.

Mengurangi Komplisitas Amerika

Terlepas dari apakah tekanan tersebut sukses mengubah kebijakan Israel, banyak pihak di sayap kiri Kongres beranggapan bahwa tujuan utamanya adalah mengakhiri keterlibatan AS dalam pelanggaran kewenangan asasi manusia.

Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Arms Control Association, menekankan bahwa AS mempunyai tanggung jawab moral lantaran telah berkedudukan besar dalam menciptakan kelebihan militer konvensional Israel. Menurutnya, menggunakan pengaruh untuk tidak menjadi kaki tangan dalam kejahatan perang adalah prioritas nan terpisah dari hasil akhir politik di wilayah tersebut. (Vox.com/I-2)