Antisipasi Risiko El Nino, Pemkab Purbalingga Asuransikan 1.950 Ha Sawah

Ilustrasi(MI/Lilik Darmawan)

DINAS Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Purbalingga, Jawa Tengah menargetkan perlindungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk lahan sawah seluas 1.950 hektare (ha) pada 2026. 

Program ini disiapkan sebagai upaya mengurangi akibat kerugian petani akibat kandas panen nan dipicu El Nino maupun serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Seluruh premi asuransi ditanggung pemerintah sehingga petani tidak perlu mengeluarkan biaya. Premi sebesar Rp180.000 per ha dibiayai melalui kombinasi anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Bidang Perlindungan Pertanian DPPP Purbalingga, Edy Setyana, mengatakan pembiayaan AUTP berasal dari dua skema. Sebanyak 350 hektare dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 1.600 hektare lainnya menggunakan pola pendanaan bersama, ialah 80% dari APBN dan 20% dari APBD Kabupaten.

"Petani tidak dikenakan biaya premi lantaran seluruhnya ditanggung pemerintah," ujar Edy, Minggu (2/8).

Saat ini, penyuluh pertanian tengah melakukan pendataan lahan nan bakal diprioritaskan sebagai peserta AUTP. Sasaran utama adalah areal persawahan nan mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan maupun serangan hama, seperti tikus dan wereng.

Lahan di wilayah hilir saluran irigasi nan berpotensi mengalami kekeringan andaikan hujan tidak turun selama dua hingga tiga pekan menjadi salah satu prioritas perlindungan.

Program nan didanai APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut telah mulai dilaksanakan di Kecamatan Kaligondang dan Bukateja. Petani peserta dapat mengusulkan klaim andaikan mengalami puso alias kandas panen sedikitnya 75%.

Untuk mengusulkan klaim, petani kudu melampirkan surat keterangan dari Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Nilai tukar rugi nan diberikan mencapai Rp6 juta per hektare.

Meski cakupan program baru menyasar 1.950 hektare dari lebih dari 16 ribu hektare lahan sawah nan ada di Kabupaten Purbalingga, DPPP berambisi AUTP dapat menjadi instrumen perlindungan bagi petani ketika menghadapi musibah maupun serangan hama.

Program AUTP kembali dijalankan pada 2026 setelah sempat tidak dilaksanakan pada 2025. Saat itu, anggaran dialihkan untuk penanganan serangan organisme pengganggu tanaman. Sebelumnya, program serupa terakhir dilaksanakan pada 2024. (LD/E-4)