Anjloknya Harga TBS di Tengah Kenaikan Harga CPO sangat tidak Wajar

ilustrasi(Antara)

Penurunan nilai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah tren kenaikan nilai minyak sawit mentah (CPO) dunia dinilai tidak sepenuhnya dipicu aspek esensial pasar. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai ketidakpastian akibat rencana penerapan kebijakan ekspor satu pintu menjadi salah satu aspek utama nan memengaruhi perilaku pasar.

Menurut Eliza, pengumuman kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk CPO, batu bara, dan ferro alloy, telah memunculkan respons negatif dari pelaku usaha.

“Pemicu utama harga TBS ambruk padahal harga CPO dunia naik adalah perilaku pasar atas kebijakan ekspor satu pintu. Tujuan kebijakan ini sebenarnya baik, ialah mengurangi under invoicing, transfer pricing, mengamankan devisa hasil ekspor, serta meningkatkan penerimaan negara. Namun implementasinya menimbulkan ketidakpastian besar bagi pelaku usaha,” kata Eliza, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan, ketidakpastian tersebut berangkaian dengan prosedur baru ekspor, pihak nan bakal mengendalikan ekspor, potensi biaya tambahan, agenda pembayaran, hingga akibat gangguan arus kas perusahaan. Kondisi itu, lanjut dia, membikin pabrik kelapa sawit (PKS) dan eksportir bersikap lebih hati-hati dengan mengurangi pembelian secara garang alias menekan nilai pembelian TBS sebagai langkah mitigasi risiko.

“Ini lebih merupakan aspek psikologis pasar. Bahkan bisa juga dipandang sebagai corak respons alias protes pasar terhadap kebijakan tersebut,” katanya.

Selain aspek kebijakan, Eliza menyoroti struktur pasar sawit di tingkat petani nan condong oligopsoni, ialah banyak penjual tetapi hanya sedikit pembeli nan mempunyai posisi dominan. Dalam struktur pasar seperti itu, kata dia, posisi tawar petani relatif lemah lantaran pembeli mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan harga.

“Struktur pasar nan terkonsentrasi pada sedikit pembeli ditambah halangan masuk nan tinggi lantaran kebutuhan modal besar, perizinan, dan skala ekonomi, berpotensi mendorong perilaku nan menekan nilai TBS dan memperbesar margin perusahaan,” terang dia.

Menurut Eliza, perusahaan mempunyai beragam instrumen nan dapat memengaruhi nilai nan diterima petani, mulai dari realisasi nilai CPO nan menjadi dasar formula penetapan nilai TBS, sistem penilaian mutu, potongan akibat kehilangan hasil selama pengiriman, hingga keterlambatan penyesuaian nilai ketika nilai CPO mengalami kenaikan. Akibatnya, petani swadaya menjadi golongan nan paling rentan terdampak dibandingkan petani plasma alias petani berkolaborasi nan tetap memperoleh perlindungan melalui formula nilai dan perjanjian kerja sama.

“Kalau nilai TBS turun saat nilai CPO naik, secara logika dasar itu bertentangan dengan formula nan berlaku. Situasi seperti ini tidak wajar,” tegasnya.

Meski demikian, Eliza menilai penurunan nilai tersebut belum tentu mencerminkan praktik kolusi antarpelaku usaha. Menurutnya, langkah perusahaan lebih didorong oleh upaya menghindari ketidakpastian operasional akibat kebijakan baru.

Lebih jauh, Eliza mengingatkan akibat penurunan nilai TBS dapat berkarakter berlapis dan sangat terasa bagi jutaan rumah tangga petani sawit nan menggantungkan pendapatan hariannya dari hasil panen. Menurutnya, penurunan nilai beberapa ratus hingga lebih dari seribu rupiah per kilogram dapat menggerus margin upaya petani, terutama ketika biaya pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan transportasi terus meningkat.

“Pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar berpotensi dikurangi. Jika petani mempunyai utang, beban utang bakal meningkat. Bahkan akibat kehilangan lahan akibat gadai alias penjualan paksa menjadi nyata,” imbuh Eliza.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menghalang peremajaan kebun lantaran petani kehilangan modal kerja. Dalam jangka menengah, produktivitas kebun berpotensi stagnan alias menurun, sekaligus memperlebar kesenjangan antara petani plasma dan petani swadaya.

Selain itu, dampaknya juga dapat meluas ke perekonomian wilayah nan berjuntai pada sektor sawit. Penurunan daya beli petani berisiko mengurangi aktivitas perdagangan lokal, jasa pikulan TBS, bengkel, warung, hingga upaya mikro nan berjuntai pada perputaran duit dari sektor perkebunan.

“Perekonomian regional nan sangat berjuntai pada komoditas sawit berpotensi mengalami kontraksi lokal, penurunan pendapatan original daerah, serta meningkatnya beban sosial pemerintah wilayah untuk program support masyarakat,” pungkas Eliza (E-3)