Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Audit Jaringan Kabel Usai Insiden Tewaskan Siswi

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth(MI/Mohamad Farhan Zhuhri)

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan kabel udara di Ibu Kota menyusul tewasnya siswi SMAN 6 Jakarta, Neisha Amalia Evrian Putri (16), akibat kecelakaan nan dipicu kabel menjuntai di Jalan Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menurutnya, tragedi tersebut menjadi peringatan serius atas lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola utilitas di Jakarta.

“Saya menyampaikan belasungkawa nan mendalam kepada family korban. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan indikasi adanya kelalaian dalam pengelolaan prasarana utilitas nan berpotensi membahayakan masyarakat,” kata Kenneth, Selasa (23/6).

Ia meminta, Pemprov DKI mengusut tuntas penyebab kejadian, termasuk menelusuri pihak nan bertanggung jawab atas kabel nan menjuntai di letak kecelakaan.

Ia menegaskan keselamatan penduduk kudu menjadi prioritas utama. Karena itu, jika ditemukan unsur kelalaian dari pemilik jaringan utilitas, pemerintah diminta menjatuhkan hukuman tegas.

“Jangan sampai kasus ini berakhir pada rasa prihatin semata. Harus ada pertimbangan dan penegakan tanggung jawab nan jelas. Jika terbukti lalai, perusahaan utilitas kudu dikenai hukuman sesuai patokan nan berlaku,” ujar Politisi PDIP itu.

Kenneth menilai persoalan kabel semrawut di Jakarta bukan masalah baru. Ia menyebut kondisi tersebut menunjukkan lemahnya penerapan aturan, padahal Jakarta telah mempunyai Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas nan mengatur pemindahan kabel udara ke bawah tanah.

“Perdanya sudah ada, tetapi pengawasannya tetap lemah. Karena itu perlu audit total untuk memetakan titik-titik rawan dan memastikan seluruh pemilik utilitas mematuhi standar keselamatan,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu juga mendorong pertimbangan terhadap penyelenggaraan penataan utilitas, termasuk pengawasan nan dilakukan perangkat wilayah terkait. Menurut dia, tumpang tindih kewenangan selama ini membikin persoalan kabel udara tak kunjung terselesaikan.

“Jakarta memerlukan satu komando pengawasan utilitas agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Keselamatan penduduk kudu menjadi prioritas,” tegasnya.

Selain audit, Kenneth meminta dilakukan penertiban besar-besaran terhadap kabel menjuntai nan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ia juga mendorong percepatan program pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah sebagai solusi permanen.

“Jakarta sedang menuju kota global. Sangat ironis jika tetap ada penduduk nan kehilangan nyawa akibat kabel nan menjuntai di jalan. Program pemindahan kabel ke bawah tanah kudu dipercepat dan diawasi secara ketat,” ujarnya. (Far)