Anggota DPR PKB Soroti Karhutla Meluas: Harus Ditangani Serius dan Maksimal

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, meminta pemerintah menetapkan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia sebagai musibah nasional.

Menurutnya, karhutla telah meluas dan berakibat terhadap kesehatan serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Daniel mengatakan, karhutla terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga wilayah lainnya. Kondisi tersebut, menurut dia, memerlukan penanganan nan lebih serius, terkoordinasi, dan berskala nasional.

“Kami sangat prihatin dengan musibah karhutla nan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal bumi sebagai salah satu area krusial bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru kudu berjuang menghirup udara nan tercemar akibat kebakaran rimba dan lahan,” ujar Daniel dalam keterangannya, Kamis (3/9).

“Pemerintah kudu menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membikin masyarakat semakin menderita lantaran paparan kabut asap nan menakut-nakuti kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara kudu datang secara maksimal. Karhutla kudu ditetapkan sebagai musibah nasional,” lanjutnya.

Daniel menilai karhutla saat ini tidak lagi bisa dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan. Sebab, dampaknya telah menyentuh aspek kemanusiaan lantaran masyarakat kudu menghadapi paparan asap dalam waktu berkepanjangan.

Menurut dia, kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan lantaran golongan rentan seperti bayi dan anak-anak juga kudu menghirup udara nan tercemar.

Daniel meminta pemerintah tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam kepungan asap. Ia menilai seluruh keahlian pemerintah perlu dikerahkan untuk menangani kebakaran sekaligus memastikan keselamatan penduduk di wilayah terdampak.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala keahlian pemerintah kudu dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban,” tegasnya.

Selain kesehatan, Daniel menyoroti akibat karhutla terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, asap dapat membikin masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas secara normal.

Mobilitas penduduk dapat terganggu akibat kondisi udara nan buruk. Di sisi lain, aktivitas upaya juga berpotensi terdampak, terutama bagi masyarakat nan menggantungkan penghasilan dari aktivitas di luar rumah.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah menangani karhutla secara menyeluruh, baik melalui upaya pemadaman maupun pencegahan. Ia mendorong tim campuran terus melakukan penanganan di wilayah terdampak maupun wilayah nan mempunyai potensi kebakaran.

Sejumlah langkah nan didorong antara lain pemadaman melalui jalur darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.

Namun, Daniel menekankan upaya pemadaman kudu melangkah berbarengan dengan perlindungan terhadap masyarakat nan terdampak asap. Pemerintah dinilai perlu memastikan kebutuhan dasar serta jasa kesehatan penduduk tetap tersedia selama kondisi darurat.

“Pemerintah kudu memastikan masyarakat nan terdampak mendapatkan bantuan. Masker, perangkat kesehatan, oksigen, jasa kesehatan, dan kebutuhan lainnya kudu tersedia, terutama bagi golongan rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi ancaman asap sendirian,” ujar Daniel.