Anggota DPR Minta Data Desil Dievaluasi: Keluarga Miskin Terancam Gagal Kuliah

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti pengelompokan kesejahteraan masyarakat berasas desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS. Dia meminta pemerintah mengevaluasi pengelompokan tersebut lantaran belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Bonnie mengaku menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat nan mempertanyakan posisi mereka dalam kategori desil. Dia mengatakan banyak penduduk menyampaikan jika pengelompokan tersebut tak sesuai dengan kondisi ekonomi nan mereka alami.

"Saya juga menerima banyak pengaduan mengenai pengedaran KIP Kuliah. Banyak calon mahasiswa nan datang dari family miskin terancam kandas kuliah lantaran ketidakakuratan info desil," kata Bonnie kepada wartawan, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, perubahan posisi desil bisa membikin family nan sebenarnya mengalami kesulitan ekonomi tercatat dalam golongan kesejahteraan nan lebih tinggi. Kondisi itu, kata dia, berpotensi membikin anak nan semestinya mendapat support pendidikan justru tak masuk dalam sasaran penerima.

"Pengelompokan desil nan menghalang penerima support bakal berakibat pada daya tahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah ditemukan banyak penduduk nan protes, maka diperlukan pertimbangan dan sistem sanggah data," ujarnya.

Dia meminta pemerintah menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyanggah info jika hasil pengelompokan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

"Masyarakat perlu disediakan saluran untuk menyanggah ketidakakuratan info pengelompokan desil. Hal ini menjadi krusial lantaran banyak masyarakat nan tetap sangat berjuntai pada penerimaan support dari pemerintah secara rutin," ujarnya.

Diketahui, anomali desil salah satunya terjadi kepada pengemudi becak motor, Timbul (49), penduduk Lendah, Kulon Progo, kaget tercatat sebagai desil 9. Dia nan mau mengurus keringanan untuk kuliah anaknya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pun bingung.

Dilansir detikJogja, perihal ini diketahui Timbul saat mendatangi instansi Kelurahan Lendah dua pekan lampau untuk mengurus surat keterangan tidak bisa (SKTM) sebagai syarat mengusulkan keringanan dan beasiswa. Timbul menyebut anak sulungnya, Lucky, diterima di UNY lewat jalur mandiri.

Dia kudu bayar duit masuk Rp 15 juta. Oleh lantaran itu, dia beriktikad mengusulkan keringanan alias danasiwa lewat Program Indonesia Pintar (PIP).

"Mau pakai PIP sama mengusulkan beasiswa, saya cari SKTM datang ke balai desa, tapi rupanya dicek sama Pak Lurah rupanya desilnya 9," ungkap Timbul saat ditemui di kediamannya, Senin (24/8).

Timbul pun kaget lantaran biasanya tercatat di desail 1-2, rupanya disebut desil 9. Dia mengaku tetap mendapat support sembako sekitar awal tahun lalu. "Terakhir dapat bansos PKH itu sekitar 4 alias 6 bulan nan lalu. Itu nilainya sembako, terus orang tidak bisa terus anak sekolah itu sekitar Rp 1,1 juta," kata Timbul.

(amw/zap)