Anggota DPR Desak Kemenkeu Cairkan Rp 290 M untuk Tangani Karhutla Kalimantan

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti maraknya kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ia mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional untuk penanggulangan karhutla.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000 (miliar) untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran rimba dan lahan," ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," lanjutnya.

Ketua DPP PKB itu juga menuntut penegakan norma nan tegas tanpa tebang pilih terhadap seluruh pihak, baik nan sengaja maupun lalai hingga menyebabkan karhutla. Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah berakibat pada kesehatan masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi nan besar, hingga menjadi sorotan Singapura akibat kabut asap lintas batas.

Ia prihatin memandang aktivitas sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak terpaksa diliburkan akibat kondisi udara nan buruk. Oleh lantaran itu, dia mendorong agar penanganan karhutla diserahkan penuh kepada satu lembaga saja.

"Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan. Cukup satu lembaga nan ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat," jelas Daniel.

Saat ditanya lembaga mana nan dinilai paling efektif untuk menangani kebakaran hutan, Daniel menyebut Kementerian Kehutanan. Ia juga meminta penanganan melalui jalur udara (water bombing) segera diintensifkan.

"Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat campuran dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri nan difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut nan berisiko menyebar ke area sekitar bandara," ucapnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya kelengkapan perangkat pelindung diri (APD) bagi seluruh petugas pemadam di lapangan, mulai dari masker respirator standar, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga skema kompensasi dan agunan akibat kerja bagi personel nan terpapar asap dalam lama lama.

"Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi tetap ada potensi awan sebelum kondisi tandus mencapai puncaknya," imbuhnya.

(isa/fas)