Anggaran Pendidikan 2027 Capai Rp 820,9 T, untuk MBG Ada Rp 240 T

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Angja ini meningkat 13,9 persen dibandingkan outlook 2026 nan sebesar Rp 720,8 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran MBG pada 2027 mencapai sekitar Rp 240 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran pertahanan sekitar Rp 160 triliun.

“Sekitar Rp 240 triliun untuk MBG, untuk pertahanan 160 triliun,” kata Purbaya dalam konvensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (15/8).

Purbaya menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan tersebut merupakan penerapan petunjuk UUD 1945 nan mengatur anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Anggaran itu bakal digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS bagi 1,3 juta guru, TPG ASN bagi 1,7 juta pembimbing daerah, serta tambahan penghasilan bagi 20,7 ribu pembimbing di daerah.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah juga menyiapkan anggaran BOS untuk 54,2 juta siswa dan BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.

Selain itu, anggaran pendidikan bakal digunakan untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, pembaharuan 12.215 sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat.

Program pendidikan lainnya mencakup pembangunan dan penguatan sarana pendidikan, danasiwa LPDP, hingga support bagi 148 museum dan taman budaya.

Anggaran Perlindungan Sosial Rp 549,9 T

Di luar anggaran pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun pada 2027. Angka tersebut tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan anggaran 2026.

“Anggaran perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen nan krusial untuk melindungi masyarakat dari akibat sosial menjaga daya beli dan meningkatkan keahlian ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk PKH bagi 10 juta family penerima faedah (KPM), Program Sembako bagi 17,8 juta KPM, support iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 74,8 juta orang, serta subsidi jenis BBM tertentu sebesar 20.097,5 ribu kiloliter.

Anggaran Ketahanan Pangan Rp 195,3 T

Pemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 195,3 triliun pada 2027, tumbuh sekitar 2,3 persen dibandingkan anggaran 2026.

“Anggaran perlindungan sosial 2027 mencapai Rp 549,9 triliun itu tumbuh 10 persen dibandingkan pada tahun 2026,” jelasnya.

Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas nilai dan pasokan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Sejumlah program nan disiapkan antara lain pengembangan area padi seluas 2,7 juta hektare, cetak sawah 100.000 hektare (ha), optimasi lahan pertanian 200.000 ha, serta pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 ha.

“Yang jelas untuk postur anggaran defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4 persen dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup shopping negara juga tumbuh cukup dibandingkan tahun lampau tetap ekspansif ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 6 persen,” tuturnya.