Andre Rosiade: Semua Aspirasi Diterima, RUU Perampasan Aset Rampung 15 Desember

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan bahwa ketua DPR RI telah menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi nan disampaikan massa tindakan mengenai percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Andre usai menemui massa tindakan dan melakukan audiensi dengan perwakilan aliansi demonstran di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Pimpinan DPR sudah menerima teman-teman aliansi untuk berjumpa di DPR, di ruang DPR. Seluruh aspirasi dari teman-teman aliansi sudah disampaikan," kata Andre dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Menurut Andre Rosiade, ketua DPR juga memberikan surat pernyataan tertulis kepada perwakilan aliansi sebagai corak komitmen untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset. Dalam surat tersebut, ketua DPR menyatakan komitmen agar RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2026.

"Pimpinan DPR juga menuliskan dalam pernyataannya bahwa seandainya tidak selesai, ketua DPR siap mengundurkan diri sebagai ketua maupun juga sebagai personil DPR," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Andre Rosiade.

Andre Rosiade menilai pertemuan antara ketua DPR dan perwakilan aliansi berjalan dengan baik. Ia menyebut komitmen nan disampaikan ketua DPR juga telah diterima oleh massa aksi.

"Teman-teman aliansi juga diberikan kesempatan untuk datang, menghadiri dan memberikan masukan," ujar Andre Rosiade .

Andre Rosiade juga menyampaikan bahwa ketua DPR memberikan agunan keamanan kepada para peserta tindakan nan telah menyampaikan aspirasi di Jakarta. Menurutnya, ketua DPR telah berkoordinasi dengan abdi negara penegak norma untuk memastikan para demonstran dapat kembali ke wilayah masing-masing dengan aman.

"Pak Dasco sebagai ketua DPR juga memberikan agunan kepada seluruh peserta demonstran bahwa mereka dijamin keselamatannya," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Andre Rosiade.

Andre Rosiade menyebut para peserta tindakan bakal mendapatkan pendampingan dan pengawalan abdi negara dalam perjalanan pulang sebagai corak agunan keamanan. "Insyaallah teman-teman aliansi bakal pulang, didampingi, dan dikawal oleh abdi negara agar terjamin keselamatannya atas permintaan ketua DPR Pak Dasco," imbuh dia.

Terkait tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, Andre Rosiade menjelaskan bahwa proses pembahasan tetap kudu melewati sejumlah tahapan legislasi. Saat ini, pembahasan tetap berada pada tahap RDPU untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari beragam pihak. Setelah itu, tetap terdapat tahapan pengharmonisan serta pembahasan berbareng pemerintah.

"Setelah RDPU kan ada mekanisme-mekanisme nan lain. Misalnya ada harmonisasi, lampau juga ada DIM dari pemerintah," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Karena itu, menurutnya, sasaran 15 Desember 2026 telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan seluruh tahapan nan kudu dilalui agar pembahasan dapat melangkah secara maksimal.

"Setelah dihitung oleh teman-teman Komisi III bahwa waktu nan tercepat dengan hasil nan terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember," ujarnya.

"Pimpinan DPR dan ketua Komisi III sudah sepakat bahwa kelak 15 Desember 2026 itu paripurna pengesahannya. Ini sudah memberikan agunan bahwa DPR ini serius dan bakal menuntaskan selambat-lambatnya 15 Desember 2026," lanjut dia.

(maa/gbr)