Andre Rosiade, Pemprov Sumbar dan Pemkab Agam Akan Temui Warga Bahas Lahan Tol

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade bakal turun langsung ke sejumlah jorong di Kabupaten Agam untuk berbincang dengan masyarakat dan ninik mamak mengenai rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang ruas Bukittinggi-Sicincin. Dialog tersebut dijadwalkan mulai 17 September 2026 dan melibatkan Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Agam, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta PT Hutama Karya.

Andre menegaskan, pertemuan tersebut bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan perbincangan langsung untuk mendengar kekhawatiran penduduk sekaligus menjelaskan secara terbuka rencana pembangunan dan pembebasan lahan. Ia apalagi mendorong agar perbincangan dilakukan dari jorong ke jorong sehingga masyarakat nan berada di titik terdampak mendapatkan info secara utuh.

“Untuk berdiskusi, ndak sosialisasi. Untuk obrolan dan berbincang langsung. Kalau sosialisasi itu kesannya searah,” kata Andre seusai rapat pembahasan persiapan pembangunan tol di Kantor BPJN Sumbar, Jati, Padang, Kamis (10/9/2026).

Andre mengatakan, pemerintah tidak mau pembangunan tol menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama mengenai kemungkinan kampung terbelah, hilangnya akses warga, maupun akibat terhadap lahan pertanian. Karena itu, dia berbareng kepala wilayah dan Kementerian PU bakal turun langsung menemui masyarakat dan ninik mamak.

“Kalau bisa Pak Bupati ke jorong-jorong, per jorong. Kita duduk dengan ninik mamak nan menolak, kita jelaskan dari hati ke hati. Kita terbuka agar tidak ada kecurigaan,” ujarnya.

Menurut Andre, salah satu kekhawatiran utama penduduk adalah dugaan bahwa pembangunan tol bakal membelah kampung dan membikin masyarakat kehilangan akses. Ia memastikan persoalan tersebut bakal menjadi salah satu pokok pembahasan dalam dialog. “Tidak ada kampung nan terbelah. Jadi untuk urang Agam, ndak ado kampung dibelah,” tegasnya.

Andre menjelaskan, dalam perencanaan nan telah disepakati, exit tol berada di area Pasar Amor. Sementara untuk area tertentu, termasuk Banuhampu, pemerintah menyiapkan akses berupa bypass, bukan jalur tol utama. Bypass sepanjang sekitar 6,5 kilometer tersebut direncanakan menghubungkan Pasar Amor dengan Simpang Taluak.

“Kalau untuk di Agam ini, di Banuhampu itu hanya akses tol, ada bypass, bukan tol. Jadi jika menyeberang bisa, ndak ado kampung nan tabalah,” katanya.

Selain itu, Andre menjelaskan bahwa pada jalur tol juga bakal disediakan akses penghubung pada titik-titik tertentu sehingga masyarakat tetap dapat beranjak dari satu sisi ke sisi lainnya. Ia meminta masyarakat tidak mengambil keputusan berasas info nan belum lengkap. “Kalaupun tol, tol itu setiap dua kilometer Hutama Karya bakal bikin akses, bisa terowongan, bisa flyover,” ujarnya.

Dalam persoalan pembebasan lahan, Andre juga memastikan masyarakat bakal mendapatkan penggantian nan layak sesuai ketentuan. Ia menyebut bukan hanya tanah nan diperhitungkan, tetapi juga gedung dan tanaman nan berada di atas lahan. “Ganti untung. Bukan hanya tanah, tapi gedung di atasnya, pohon di atasnya, semua diganti,” tegasnya.

Andre juga meminta Pemprov Sumbar segera menyelesaikan manajemen pembentukan tim persiapan agar proses perbincangan dan tahapan pembebasan lahan dapat segera berjalan. Menurutnya, keberadaan tim persiapan menjadi krusial lantaran mempunyai peran dalam tahapan sosialisasi, konsultasi publik dan proses selanjutnya.

Ia berambisi perbincangan dengan masyarakat pada 17 September menjadi momentum untuk membangun kesepahaman. Andre mendorong kepala daerah, Kementerian PU dan Hutama Karya datang berbareng sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh jawaban atas persoalan nan mereka khawatirkan.

“Kalau bisa tanggal 17 Pak Gubernur sudah datang, berbareng Pak Bupati, Kementerian PU dan HK. Kita perbincangan dari hati ke hati. Apa ketakutan-ketakutan masyarakat kita jelaskan,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi mengatakan Pemprov Sumbar siap melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pola perbincangan per jorong dinilai efektif lantaran pemerintah dapat berjumpa langsung dengan ninik mamak dan pemilik lahan.

“Pendekatan kelak kita per jorong, lantaran bagaimanapun kita perlu pendekatan secara emosional dulu dengan ninik mamak, jorong dan para pemilik lahan itu sendiri,” kata Arry.

Arry menambahkan, setelah rencana trase disesuaikan, pemerintah bakal melanjutkan tahapan sesuai mekanisme, termasuk sosialisasi, konsultasi publik dan kajian keberatan andaikan terdapat masyarakat nan menyampaikan keberatan.

Ia juga memastikan masyarakat tetap mempunyai akses setelah jalan tol dibangun. Menurutnya, akses penghubung bakal disediakan pada titik-titik tertentu untuk mencegah area permukiman terisolasi.

“Kita sama-sama turun agar sosialisasi ini betul-betul bisa diterima masyarakat. Apalagi jika memang kita kuat per jorong seperti itu, ini sangat efektif sekali,” ujarnya.

Andre menegaskan, pembangunan tol kudu memberikan faedah bagi masyarakat dan tidak boleh mengabaikan kepentingan penduduk nan lahannya terdampak. Karena itu, dia memilih membuka ruang perbincangan seluas-luasnya sebelum proses pembangunan bergerak lebih jauh.

“Kalau kita perbincangan terbuka, insya Allah saya percaya orang Minang mau maju. Kalau kita buka apa adanya, ndak ado bohong di antara kita,” katanya.

Dengan pola perbincangan langsung tersebut, Andre berambisi persoalan lahan dan kekhawatiran masyarakat dapat diselesaikan secara terbuka, sehingga pembangunan ruas Padang Panjang-Pasar Amor dapat dipercepat dan ditargetkan selesai sebelum 2029.

Bupati Agam Benni Warlis menyatakan dukungannya terhadap rencana turun langsung ke masyarakat untuk membahas pembangunan tol. Menurutnya, sosialisasi kudu dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, ninik mamak, jorong, dan para pemangku kepentingan.

“Kami juga dari pemerintah wilayah bakal berusaha, mengawali dari tim gubernur kelak kita bakal awali dengan sosialisasi, pendekatan kelak kita per jorong. Karena bagaimanapun juga kita perlu pendekatan-pendekatan secara emosional dulu dengan niniak mamak, jorong, dan para pemangku kepentingan itu sendiri,” kata Benni.

Benni menegaskan, Pemkab Agam siap turun berbareng Pemprov Sumbar dan PT Hutama Karya (HK) agar rencana pembangunan tol dapat dipahami masyarakat secara utuh. Ia menilai pendekatan per jorong sangat efektif, terutama lantaran persoalan lahan berangkaian langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Saya membujuk kita bersama-sama dari HK, juga dari teman-teman di provinsi, kita sama-sama turun agar sosialisasi kita ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi jika memang kita kuat per jorong, seperti itu. Ini sangat efektif sekali,” ujarnya.