Ambisi Kuil Yahudi di Al-Aqsa: Ancaman Status Quo dan Stabilitas Kawasan

KETEGANGAN di Jerusalem kembali mencapai titik didih seiring meningkatnya retorika dari tokoh-tokoh nasionalis sayap kanan Israel nan secara terbuka menantang tatanan norma internasional di kompleks Masjid Al-Aqsa. Moshe Feiglin, seorang politisi radikal, baru-baru ini melontarkan pernyataan provokatif mengenai rencana pembangunan kuil Yahudi di letak nan selama 1.400 tahun terakhir menjadi salah satu situs paling suci bagi umat Islam.

"Seluruh tanah Israel dijanjikan kepada anak-anak Tuhan dan di sinilah kita bakal membangun Kuil baru bagi seluruh umat manusia untuk datang dan bermohon bersama," ujar Feiglin setelah melakukan ibadah dan menyanyikan lagu-lagu religius di kompleks tersebut berbareng sekelompok pengikutnya.

Pelanggaran terhadap Status Quo

Tindakan Feiglin dan kelompoknya merupakan pelanggaran langsung terhadap kesepakatan status quo, pemahaman dasawarsa nan mengatur bahwa pengelolaan kompleks Al-Aqsa--yang dikenal umat Islam sebagai Al-Haram al-Sharif dan umat Yahudi sebagai Temple Mount--berada di bawah otoritas Waqf nan diadministrasi oleh Yordania.

Berdasarkan patokan tersebut, non-Muslim diperbolehkan mengunjungi situs seluas 35 hektare itu, tetapi dilarang keras melakukan ritual keagamaan alias bermohon di sana. Bahkan, Kepala Rabbinat Israel dan sebagian besar rabi ultra-Ortodoks melarang angan Yahudi di situs tersebut berasas norma halakhah.

Konteks Sejarah: Al-Aqsa adalah tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit (Isra Mi'raj). Sementara bagi umat Yahudi, letak ini tempat berdirinya Kuil Kedua nan dihancurkan oleh Romawi nyaris 2.000 tahun lalu.

Wacana Pusat Multiagama dan Keterlibatan AS

Kekhawatiran internasional meningkat menyusul laporan dari Middle East Eye nan menyebut ada upaya pejabat Israel dan AS untuk mengubah status Al-Aqsa menjadi pusat multiagama. Meski Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menyatakan tidak mengetahui laporan tersebut, penunjukan tokoh seperti Mike Huckabee sebagai duta besar AS untuk Israel--yang dikenal mendukung klaim Yahudi atas situs suci--memperkuat kecurigaan adanya pergeseran kebijakan.

Dr. Mustafa Abu Sway, Wakil Ketua Dewan Waqf Islam, memperingatkan bahwa mengubah status quo sama saja dengan membuka kotak pandora nan dapat memicu ledakan kekerasan baru di area tersebut.

Provokasi Itamar Ben-Gvir

Selain Feiglin, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir juga terus mendorong batas-batas kesepakatan. Dalam video baru-baru ini, Ben Gvir terlihat memimpin pawai nasionalis di area Muslim Kota Tua Jerusalem sembari meneriakkan klaim kepemilikan atas Temple Mount.

Ben Gvir menggunakan kedudukan menterinya untuk mengizinkan doa-doa Yahudi di bagian tertentu kompleks tersebut. Langkah ini dianggap sebagai awal dari pengambilalihan kontrol secara berjenjang oleh Israel atas Jerusalem Timur nan dianeksasi secara terlarangan menurut norma internasional.

Bayang-bayang Intifada Kedua

Situasi saat ini mengingatkan banyak pihak pada peristiwa September 2000, ketika kunjungan provokatif Ariel Sharon ke Al-Aqsa memicu Intifada Kedua. Konflik tersebut berjalan selama lima tahun dan merenggut lebih dari 4.000 nyawa.

Dengan meningkatnya tekanan dari golongan nasionalis untuk mengubah tata kelola real estat paling sensitif di bumi ini, organisasi internasional termasuk Yordania, Mesir, dan Inggris, terus mendesak agar kesepakatan historis di Jerusalem tetap dihormati demi mencegah musibah kemanusiaan nan lebih besar. (BBC/I-2)