3 bulan yang lalu
Presiden Prabowo Subianto(dok.istimewa)
MOMENTUM Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 serta pidato Presiden RI pada 3 Juni 2026 dinilai menjadi babak baru meneguhkan konsistensi negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Transformasi gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) didorong agar tidak sekadar menjadi komoditas ekonomi, melainkan manifestasi nyata dari Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.
Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) sekaligus Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara dan Pendiri KARAT (Komite Aksi Rakyat Teritorial), Bungas T. Fernando Duling, menegaskan bahwa perombakan kepemimpinan di tubuh BGN pasca-Hari Lahir Pancasila kudu menjadi momentum untuk menyuntikkan kembali napas konstitusi ke dalam tata kelola lembaga tersebut.
"Pidato Presiden pada 3 Juni 2026 di Sentul Bogor adalah bentuk nyata kehadiran negara. Kami menangkap pesan ini sebagai seruan 'Revolusi Nutrisi' nan kudu segera dikonsolidasikan," ujar sosok nan berkawan disapa Nando tersebut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/6).
Nando menyatakan support penuhnya terhadap kebijakan moratorium nan berkeadilan dalam penataan zonasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, penataan jarak antar-dapur SPPG nan ketat dan sesuai petunjuk teknis (juknis) sangat krusial demi asas pemerataan.
"Langkah ini diharapkan bisa melahirkan wajah baru BGN nan berbasis info akurat, sehingga penataan SPPG nan ideal bakal menghasilkan info pertumbuhan generasi bangsa secara real-time. Integrasi satu info gizi ini bakal menjadi fondasi krusial dalam memetakan intervensi nutrisi menuju visi Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Lebih lanjut, akibat ekonomi makro dari program ini juga menjadi sorotan utama. Dengan telah beroprasinya 27.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia, BGN menyerap minimal 135.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berasas info riil nan dapat diakses oleh publik. Penyerapan skala besar ini merupakan bagian dari komitmen nyata BGN dalam menerapkan prinsip tata kelola 10 ribu nan transparan dan akuntabel.
Nando mendesak agar info tersebut dibuka secara benderang sebagai bukti keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, sekaligus menyerukan kepada seluruh mitra kerja dan yayasan jaringan untuk berkomitmen penuh pada pertumbuhan ekonomi rakyat di akar rumput.
Menghadapi tantangan penerapan di lapangan, kepemimpinan baru BGN dituntut untuk bertindak tegas dan "bertangan besi" dalam menegakkan kepatuhan seluruh perangkat organik di bawahnya. Pengawasan ketat wajib dilakukan tanpa pandang bulu mulai dari tingkat pusat hingga daerah, nan meliputi koordinasi di tingkat Pusat Pelayanan Gizi diantara nya KPPG, Kepala Regional (Kareg), Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), hingga Kepala SPPG (Ka SPPG). Perintah Presiden sudah sangat jelas bahwa siapa pun perangkat organik nan melanggar juknis dan mencoreng misi mulia ini kudu ditindak tegas tanpa kompromi.
Sebagai corak pengawasan partisipatif untuk memastikan program strategis nasional ini melangkah murni sebagai transformasi gizi masyarakat dan bukan sekadar proyek komersial, Aliansi Yayasan MBG Nusantara mengumumkan bakal membuka pintu lebar-lebar bagi kalangan akademisi dan mahasiswa. Mereka diajak untuk melakukan riset mendalam serta program live-in alias tinggal berbareng penduduk di jaringan dapur SPPG Aliansi.
Di akhir pernyataannya, Nando secara unik menyerukan kepada seluruh kader ARUN, Aliansi Yayasan MBG Nusantara, serta KARAT (Komite Aksi Rakyat Teritorial) untuk merapatkan barisan. Tiga komponen ini diminta berkomitmen penuh dan bergerak berbareng untuk berdiri tegak lurus menjadi "mata dan telinga" Presiden RI di lapangan.
"Langkah ini demi memastikan Pasal 33 UUD 1945 dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan lagi sekadar slogan, melainkan tersaji nyata di piring-piring makanan anak bangsa," pungkasnya. (Cah/P-3)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·