Alasan Nadiem Makarim Laporkan Empat Hakim Kasus Chromebook ke KY

Alasan Nadiem Makarim Laporkan Empat Hakim

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY). Laporan ini ditujukan terhadap empat dari lima Hakim nan menangani kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Adapun, empat pengadil nan dilaporkan atas nama Purwanto S. Abdullah selaku ketua; Sunoto, Mardiantos, dan Eryusman selaku anggota. Laporan ini mengenai dugaan pelanggaran kode etik perilaku pengadil selama proses persidangan berlangsung.

"Alhamdulillah, kami sudah resmi membuatkan laporan kepada Komisi Yudisial mengenai dengan kasus nan kami tangani, kasusnya Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ari Yusuf saat ditemui di KY, Senin (6/7/2026). 

Dijelaskannya, laporan ini terdiri dari dugaan manipulasi fakta-fakta sidang nan disampaikan empat pengadil tersebut. Bukti-bukti pun sudah diserahkan secara mendetail.

"Banyak sekali fakta-fakta nan semestinya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, alias sebaliknya, tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut," ujarnya.

Selanjutnya mengenai Ketua Majelis, Purwanto S. Abdullah nan disanksi non-palu tapi bisa mengadili perkara nan menjerat kliennya.

"Diputus bersalah non-palu itu adalah 8 Desember 2025, ditunjuk menjadi hakimnya itu 9 Desember 2025. Artinya betul-betul menunjukkan pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial tersebut," ucapnya.

Selain itu, Ari juga menyoroti perilaku pengadil nan disebutnya tidur selama proses persidangan berlangsung.

"Bagaimana mereka memberikan pengamatan kepada proses persidangan jika mereka tidur? Dan ini lantaran ini memang direkam jadi mudah untuk dibuktikannya," ujarnya.

Sementara mengenai apakan Nadiem Makarim bakal mengusulkan pemaafan ke Presiden Prabowo Subianto, dirinya belum bisa memberikan kepastian.

“Kalau itu kan kewenangan prerogatifnya Presiden ya. Itu bukan ranah kami dan itu kewenangan beliau. Artinya, apakah diajukan alias tidak diajukan itu belum wacananya belum ke sana, lantaran ini tetap proses hukum, tetap proses banding dan kasasi segala macam,”pungkasnya.

Dalam kesempatan nan sama, rekan penasihat hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menambahkan bahwa laporan ke KY ini adalah momentum mendesak untuk menyelamatkan wajah sistem peradilan Indonesia nan sekarang tengah menjadi sorotan bumi internasional.