Akui Tak Mudah, Pramono Gandeng Pemerintah Pusat Urus LPDP Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Pusat dalam pengelolaan program danasiwa LPDP Jakarta.

“Jadi biaya nan ada tentunya biaya nan dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi lantaran untuk mengurus LPDP itu rupanya takes time, butuh waktu nan lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat,” ujar Pramono saat menghadiri silaturahmi Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) di Jakarta Timur, Selasa (5/5).

Pramono menambahkan, meski bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI tetap bakal memegang kendali dalam penentuan penerima manfaat.

“Tetapi untuk menentukan siswa, universitas, jurusan, dan sebagainya, kelak Pemerintah DKI Jakarta nan bakal menentukan,” tutur Pram.

Menurutnya, skema kerja sama ini dipilih lantaran proses manajemen LPDP nan memerlukan waktu panjang. Oleh lantaran itu, kerjasama dengan Pemerintah Pusat menjadi opsi agar program dapat segera direalisasikan.

Pram optimistis, program ini bakal membuka akses nan lebih luas bagi pelajar dan mahasiswa Jakarta untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

“Sehingga dengan demikian saya berambisi bahwa ini segera bisa terealisasi. Kalau ini bisa terealisasi, menurut saya ini sangat baik memberikan kesempatan bagi anak-anak alias mahasiswa Jakarta untuk bisa sekolah di luar negeri menggunakan LPDP Jakarta,” katanya.