Akademisi Sebut Supremasi Sipil Pilar Utama yang Harus Dirawat Bersama

Ilustrasi(Dok Istimewa)

RENCANA ekspansi peran instrumen pertahanan ke dalam sektor pembangunan dan ketahanan pangan nasional dinilai memerlukan kajian izin nan matang. Langkah ini krusial untuk menjaga keseimbangan tata kelola kelembagaan dan memastikan konsentrasi fungsional antara lembaga militer dengan kementerian teknokratis sipil tetap melangkah selaras.

Persoalan tata kelola ini dibahas oleh Dosen Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara (Binus), Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, dalam obrolan publik berjudul “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026). 

Adapun, rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) ini sebelumnya telah dipaparkan Kementerian Pertahanan sebagai langkah strategis memperkuat stabilitas daerah. Reza menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, penguatan supremasi sipil (civilian supremacy) merupakan salah satu pilar utama nan perlu dirawat bersama. Oleh lantaran itu, pelibatan personel militer di luar sektor pertahanan inti, seperti di ranah pertanian dan prasarana daerah, perlu diletakkan dalam koridor norma nan jelas.

"Masyarakat mengharapkan adanya pembagian peran nan tegas. Sektor-sektor domestik dan kementerian teknis sebaiknya dioptimalkan oleh aparatur sipil nan memang mempunyai skill fungsional di bidangnya," ujar Reza.

Dalam forum tersebut, rencana penambahan 24 ribu personel tamtama dan pembentukan unit-unit BTP baru turut menjadi materi obrolan ilmiah. Kebijakan ini disarankan untuk mempertimbangkan aspek efisiensi alokasi anggaran negara, agar tidak memicu plagiatisme kegunaan dengan instrumen pemerintahan sipil nan sudah berjalan.

Beberapa poin penataan nan disoroti meliputi optimasi kegunaan kementerian teknis (Kementerian Pertanian, Kementerian PU) nan sudah mempunyai tenaga profesional. Kedua, pentingnya konsentrasi anggaran pertahanan pada modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan penguasaan teknologi pertahanan modern.

Kemudian, perlunya peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas petani sipil melalui edukasi serta agunan akses pasar sebagai solusi jangka panjang sektor pangan.

"Jika tujuannya adalah memperkuat sektor kedaulatan pangan, pendekatan nan paling berkepanjangan adalah memandirikan para petani dan generasi muda dengan support teknologi pertanian, sehingga sektor ini menjadi lebih menjanjikan," urai Reza.

Reza juga memaparkan kajian komparatif mengenai dinamika politik internasional di beberapa negara berkembang sepanjang periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan kajian norma upaya dan politik global, pergeseran peran lembaga pertahanan ke ranah birokrasi dan ekonomi strategis di tingkat bumi condong memengaruhi keseimbangan pengedaran kekuasaan (balance of power).

Oleh lantaran itu, dia merekomendasikan agar draf kebijakan pembentukan batalyon baru tersebut membuka ruang pelibatan publik nan lebih luas guna memitigasi tumpang tindih kewenangan manajemen di daerah. (H-2)