Airlangga Sebut Ekonomi Kuartal I 2026 Tumbuh 5,61 Persen di Luar Ekspektasi

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konvensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2026, Selasa (5/5/2026). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan alias year on year (yoy), melampaui ekspektasi beragam lembaga, apalagi di atas beberapa negara personil G20.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen (yoy), tetapi tercatat mengalami kontraksi 0,77 persen secara kuartalan alias quarter to quarter (qtq). Pencapaian ini, kata Airlangga, di tengah dinamika dunia nan tetap mencari keseimbangan baru.

"Memang dari G20 ini nan belum keluar, India. Tetapi di antara negara nan keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita nan tertinggi," ungkap Airlangga saat konvensi pers, Selasa (5/5).

Menurutnya, pencapaian tersebut berkah beberapa kebijakan pemerintah, seiring dengan momentum musiman seperti hari besar keagamaan Imlek dan Idul Fitri mengerak konsumsi rumah tangga nan naik 5,52 persen.

"Belanja pemerintah tumbuh tinggi di nomor 21,81 persen, di mana angkanya sekitar Rp 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program shopping kementerian, lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret Rp 51 triliun," jelas Airlangga.

Airlangga mengungkapkan shopping pemerintah lainnya, ialah stimulasi ekonomi potongan nilai tarif dan THR untuk ASN senilai Rp 51,65 triliun, hingga THR dari pihak swasta termasuk ojek online (ojol) juga berakibat ke pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Airlangga juga menyoroti inflasi pada April 2026 sebesar 2,42 persen, indeks kepercayaan konsumen (IKI) sebesar 122,9, kemudian neraca perdagangan surplus 71 bulan berturut-turut mencapai USD 3,32 miliar.

Kemudian, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan naik 13,55 persen (yoy) dan pertumbuhan angsuran sebesar 9,49 persen (yoy). Sementara dari sisi sosial, penyerapan tenaga kerja naik 1,89 juta hingga Februari 2026 menjadi 147,67 juta, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen.

"Sepanjang triwulan 1, beragam stimulus dan kebijakan pemerintah bisa mendorong pertumbuhan dan menjadi alas terhadap akibat kejualan dunia ialah salah satunya adalah potongan nilai tarif transportasi di Idul Fitri," tutur Airlangga.

Airlangga menambahkan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I 2026 mencapai Rp 96,18 triliun, 34,41 persen dari target, lampau angsuran alsintan terealisasi Rp 55,92 miliar, angsuran industri padat karya sebesar Rp 82,93 triliun, dan angsuran program perumahan mencapai Rp 14,92 triliun.

Pada kuartal II 2026, pemerintah bakal menjaga momentum perekonomian nan ditargetkan tumbuh 5,4 persen pada 2026, ialah dengan pemberian penghasilan ke-13 ASN sesuai PP 9 2026 dengan sasaran Rp 55 triliun, percepatan support pangan April-Juni 2026 sebesar 33,2 juta family penerima manfaat.

Kemudian, menjaga subsidi dan kompensasi daya APBN 2026 sebesar Rp 356,8 triliun, revitalisasi sekolah alias satuan pendidikan sebesar Rp 13,4 triliun, penerapan 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran Rp 37,1 triliun, support stimulan perumahan swadaya sebesar Rp 8,9 triliun, dan angsuran program perumahan dengan plafon Rp 34,8 triliun.

"Nah penerapan B50 di bulan per 1 Juli kelak dan percepatan program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian biosolar sebesar Rp 48 triliun," ungkap Airlangga.

Airlangga juga menyebut tugas Satgas Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menyiapkan beberapa langkah, mencakup penurunan biaya masuk impor LPG menjadi 0 persen dari 5 persen, penurunan bea masuk bahan baku plastik menjadi 0 persen selama 6 bulan.

Lalu, reformasi perizinan impor termasuk penyesuaian Pertek, peninjuan kembali mengenai dengan penerapan SNI mengenai dengan SLA terutama untuk bahan baku impor, standarisasi biaya mengenai dengan konsultasi teknis perizinan gedung gedung dan sertifikat layak fungsi, serta kemudahan untuk pengurusan kesesuaian aktivitas pemanfaatan nan mengenai dalam aktivitas di BKPM alias OSS.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan