Airlangga: Rating BBB S&P Jadi Bukti Kepercayaan Global pada Ekonomi RI

Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings kembali mengonfirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB (jangka panjang) dan A-2 (jangka pendek), dengan outlook Stabil.

Keputusan ini disampaikan melalui publikasi Research Update berjudul 'Indonesia Ratings Affirmed At 'BBB/A-2'; Outlook Stabl' nan dirilis pada hari ini, Senin (13/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa afirmasi ini merupakan corak kepercayaan organisasi internasional terhadap arah kebijakan Pemerintah.

“Afirmasi ranking oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Pemerintah. Di tengah ketidakpastian dunia nan meningkat," kata Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (13/7).

Menurut Menko Airlangga, aspek nan membut lembaga rating internasional itu mecatat status outlook Indonesia stabil salah satunya lantaran bisa menjaga pertumbuhan di kisaran 5 persen.

"Mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3 persen PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Ini menjadi sinyal positif bagi penanammodal bahwa esensial ekonomi Indonesia tetap solid," tambah dia.

Pertumbuhan Ekonomi Tetap Solid

S&P memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan proyeksi pertumbuhan riil 5,1 persen pada 2026 dan rata-rata 4,9 persen pada periode 2026–2029.

Capaian pertumbuhan 5,6 persen (yoy) pada Triwulan I-2026 turut menjadi katalis positif, didorong oleh shopping Pemerintah dan percepatan pencairan anggaran. PDB per kapita Indonesia diperkirakan berada pada kisaran USD5.200 pada 2026.

Salah satu jangkar utama outlook Stabil adalah komitmen Pemerintah menjaga pemisah defisit anggaran di bawah 3 persen PDB, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. S&P memandang rekam jejak kepatuhan lintas pemerintahan terhadap deficit ceiling ini sebagai penopang krusial kepantasan angsuran Indonesia.

Kinerja penerimaan negara turut menjadi catatan positif, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 19 persen pada lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh pulihnya manajemen perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta menguatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.

S&P secara unik menyoroti langkah Pemerintah dalam memperkuat sentralisasi pengelolaan dan menekan kebocoran pada sektor sumber daya alam dan mineral, nan dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus perolehan devisa ekspor.

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai instrumen nan dapat mengubah lanskap sektor komoditas, antara lain melalui penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing. Bersama penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), langkah-langkah ini diharapkan memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan.

Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Terjaga

S&P menilai Bank Indonesia mempunyai independensi operasional dan sukses menjaga tekanan inflasi tetap terkendali sejak dasawarsa 2010-an. Bauran kebijakan moneter serta elastisitas nilai tukar dinilai memberikan ruang penyesuaian nan memadai dalam menghadapi tekanan eksternal.

Dari sisi sistem keuangan, S&P memandang akibat kontinjensi bagi Pemerintah relatif terbatas, dengan aset sektor perbankan di bawah 60 persen PDB dan akibat negara sektor perbankan pada level nan terjaga.

S&P menyatakan ranking Indonesia berkesempatan dinaikkan (upside) andaikan terjadi penguatan struktural pada metrik fiskal dan eksternal, antara lain melalui penyempitan defisit anggaran mendekati 2 persen PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.

Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah bakal terus memperkuat kualitas dan prediktabilitas penerapan kebijakan guna menjaga kepercayaan pasar.

"Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan bakal menjadi kunci untuk mendorong ranking Indonesia naik ke level nan lebih tinggi," ujar Airlangga.