AI Harus Jadi Alat Keadilan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat(MI/ATALYA PUSPA)

WAKIL Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) kudu menjadi perangkat ekspansi kewenangan dan keadilan sosial, bukan justru melahirkan corak diskriminasi baru terhadap golongan rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan Lestari  dalam aktivitas Empower Equality AI Initiative (EQUAL) Summit nan digelar Alunjiva Indonesia berbareng Microsoft Indonesia di Jakarta Timur, Senin (25/5).

Lestari mengatakan teknologi tidak datang secara otomatis netral, melainkan dibentuk oleh kehendak manusia nan menciptakan dan mengelolanya.

“Teknologi nan paling maju bukanlah teknologi nan menggantikan manusia, tetapi teknologi nan membikin manusia semakin terlihat di mata dunia,” ujar Lestari.

Ia menilai perkembangan AI merupakan bagian dari perubahan besar peradaban manusia nan dapat membawa kemajuan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial jika tidak dikelola secara inklusif.

Menurutnya, konstitusi telah memberikan mandat jelas bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa kudu mencakup seluruh penduduk negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, golongan rentan, dan masyarakat dengan keterbatasan akses.
“Bangsa itu bukan hanya mereka nan dianggap sempurna secara fisik, tetapi semua penduduk negara,” katanya.

Lestari mengingatkan diskriminasi lama berpotensi hidup kembali dalam teknologi baru. Jika sebelumnya diskriminasi terlihat secara bentuk melalui minimnya akses akomodasi dan pekerjaan, sekarang diskriminasi dapat muncul melalui sistem digital, algoritma, maupun keterbatasan akses terhadap teknologi.

Karena itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan transformasi digital Indonesia tidak menciptakan ketimpangan sosial baru. “Jangan bangun Indonesia digital nan timpang secara sosial,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya info penyandang disabilitas nan jeli sebagai dasar penyusunan kebijakan. Menurut dia, tetap terdapat kesenjangan antara info resmi pemerintah dan kondisi riil di lapangan mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia.

Lestari mendorong pemanfaatan teknologi dan AI untuk membangun sistem info nan lebih terintegrasi agar intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Dalam konteks kebangsaan, dia menilai nilai-nilai Pancasila kudu menjadi kompas dalam pengembangan AI. Sila kedua tentang kemanusiaan nan setara dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial, menurutnya, menegaskan bahwa teknologi kudu berpihak pada kemanusiaan.

“AI nan layak adalah AI nan berpihak kepada manusia, membuka akses, mengakui keberagaman, dan memastikan keadilan sosial,” ujarnya.

Founder Alunjiva Nicky Clara mengatakan perkembangan AI dan transformasi digital kudu diiringi peningkatan literasi digital nan inklusif agar faedah teknologi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Teknologi AI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka beragam kesempatan baru dalam pengembangan inovasi, peningkatan keterampilan, serta pembuatan model pekerjaan dan kewirausahaan berbasis digital,” kata Nicky.

Ia menambahkan akses terhadap literasi dan pengembangan kapabilitas teknologi saat ini tetap belum sepenuhnya merata, terutama bagi golongan pemuda, penyandang disabilitas, dan pelaku upaya mini menengah.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi krusial untuk memperkuat ekosistem pengembangan teknologi nan inklusif, memperluas akses pembelajaran, serta memastikan bahwa transformasi digital dapat memberikan faedah nan lebih luas bagi masyarakat,” ujar Nicky.

Adapun, training AI nan dijalankan Alunjiva Indonesia berbareng Microsoft Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 ribu penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, lebih dari 15 ribu peserta sukses memperoleh sertifikasi kompetensi AI. (H-2)