Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sejumlah titik paling rentan nan menjadi konsentrasi prioritas, dalam proyek Giant Sea Wall alias tanggul laut raksasa sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
AHY mengatakan, pemerintah tetap mematangkan master plan proyek tersebut. Dengan skala mencapai 575 km, pembangunan Giant Sea Wall dinilai sebagai proyek nan sangat besar sehingga pemerintah bakal menentukan wilayah nan paling rentan sebagai prioritas awal.
"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya. 575 km ini adalah proyek nan luar biasa besar. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kita mulai dari nan paling rentan, ialah Teluk Jakarta," kata AHY dalam konvensi pers di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (14/9/2026).
AHY mengatakan, pembangunan Giant Sea Wall bakal dilakukan secara bertahap. Untuk wilayah Jawa Tengah, pemerintah memandang area Semarang, Kendal, dan Demak sebagai wilayah nan paling terdampak penurunan muka tanah alias land subsidence serta banjir rob.
"Ini kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur Pramono Anung misalnya. Kemudian di Jawa Tengah itu nan paling terdampak land subsidence dan juga banjir rob tentu di wilayah Semarang, Kendal, dan Demak," ujarnya.
Setelah wilayah prioritas tersebut, pembangunan bakal dibagi ke dalam sejumlah segmen dari barat ke timur.
"Baru sisanya kita membagi dalam segmen-segmen, segmen 1 sampai dengan sekian belas, segmen dari barat ke timur," ucap dia.
Kapan Giant Sea Wall Mulai Dibangun?
Terkait waktu pembangunan, AHY menjelaskan pemerintah mempunyai tahapan sebelum masuk ke pembangunan fisik. Saat ini, pemerintah tetap mematangkan rencana proyek tersebut.
"Nah ini tetap terus dimatangkan, walaupun ada rencana nan dinamakan groundbreaking program, baru setelah itu berikutnya baru groundbreaking fisik," jelasnya.
Dengan demikian, AHY belum memberikan kepastian mengenai waktu dimulainya groundbreaking bentuk Giant Sea Wall. Dia mengatakan perkembangan mengenai agenda selanjutnya bakal disampaikan oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ).
"Nah ini juga kami bakal terus mengawalnya terlebih dulu ya, kelak bisa di-update berikutnya oleh BOPPJ untuk timeline berikutnya," ujar AHY.
Bukan Sekadar Bangun Tanggul
AHY menegaskan, proyek Giant Sea Wall tidak hanya berangkaian dengan pembangunan prasarana fisik. Penanganan banjir rob dan penurunan muka tanah memerlukan langkah dari hulu hingga hilir.
"Yang jelas, ini bukan hanya masalah prasarana fisik. Membangun tanggul pantai, tanggul laut, termasuk juga normalisasi sungai, ini merupakan kerja besar hulu ke hilir," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga perlu mencegah penurunan permukaan tanah semakin parah, salah satunya dengan mengurangi pemanfaatan air tanah. Selain itu, penataan wilayah hulu juga diperlukan untuk mencegah banjir kiriman.
"Mencegah banjir rob termasuk land subsidence itu bukan hanya membangun tanggulnya, tapi memastikan misalnya, mencegah penurunan permukaan tanah makin buruk, kudu dikurangi pemanfaatan air tanah (air dalam tanah). Kemudian mencegah banjir kiriman berfaedah di hulu juga kudu ditata. Saya ulangi tata ruangnya tidak boleh diabaikan," sebut dia.
Di sisi hilir, AHY menyebut kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan dunia menjadi salah satu persoalan nan kudu diantisipasi.
"Baru kita bicara hilir. Nah, hilir memang ini akibat dari dunia warming, naiknya permukaan air laut," kata AHY.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, menurutnya, tidak seluruh area kudu menggunakan tanggul. Pemerintah juga bakal mempertimbangkan solusi berbasis alam alias nature-based solution.
"Inilah maka ada beberapa sektor nan kudu dibangun tanggul. Selebihnya menggunakan nature-based solution, solusi berbasis alam nan sering kita gunakan adalah mangrove nan paling baik, dan ini nan bisa kita lakukan lebih cepat," pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·