Ada Perubahan Desil, Kepala BPS Bantah DTSEN Tak Valid dan Klaim Hanya Pemutakhiran Data

Kepala BPS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) membantah dugaan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sah menyusul penyesuaian ulang pengelompokkan desil kesejahteraan masyarakat baru-baru ini. 

Otoritas statistik menegaskan bahwa pergeseran status pada golongan desil termasuk di desil 9 dan 10 merupakan akibat logis dari pemutakhiran berkala atas info sosial ekonomi nan berkarakter bergerak agar tetap selaras dengan kondisi riil di lapangan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menepis tudingan adanya masalah validitas dalam pedoman info DTSEN di tengah polemik ketidaksesuaian tingkat ekonomi penduduk dengan pengelompokan desil.

Amalia menjelaskan soal penyesuaian kembali kategori desil merupakan hasil dari proses verifikasi aktual nan melibatkan partisipasi aktif masyarakat berbareng petugas sensus.

"Enggak, bukan begitu, bukan datanya tidak valid. Semua info itu dinamis, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu bekerja-sama berbareng untuk melakukan pemutakhiran, dan sensus (ekonomi) menjadi salah satu upaya kita untuk memutakhirkan kondisi masyarakat dan upaya terkini," ujar Amalia saat ditemui di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Polemik pengelompokkan desil dalam DTSEN sebelumnya mencuat setelah ditemukan sejumlah ketidakcocokan antara profil kesejahteraan riil masyarakat dengan penetapan status desil, khususnya pada golongan desil 9 dan 10 nan merepresentasikan strata ekonomi teratas. Penataan ulang info tersebut dilakukan diklaim untuk memastikan profil penerima faedah kebijakan pemerintah tidak mengalami distorsi di lapangan.