Yusril Ungkap Langkah Penyisiran Alat Sadap dan Awal Terbongkarnya Penyadapan Presiden

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyisir dan mengantisipasi potensi penyalahgunaan perangkat sadap nan dimiliki lembaga tertentu menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kasus dugaan penyadapan ini turut menyeret mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi nan telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan terlibat dalam tindak pidana makar.

"Oh ya, untuk antisipasi ke depan tentu dipikirkan, tetapi tindak pidana nan sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan investigasi itu bakal terus berjalan," ujar Yusril dalam konvensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ia menambahkan, pemerintah mengantisipasi ketat potensi penyalahgunaan perangkat penyadapan nan berada di instansi-instansi pemerintah agar tidak dipergunakan di luar pemisah kewenangan.

"Pemerintah tentu mengantisipasi jangan sampai di masa nan bakal datang alat-alat penyadap nan dimiliki oleh instansi-instansi tertentu disalahgunakan," tegasnya.

Yusril juga membeberkan awal mula terungkapnya kasus penyadapan nan menyasar Presiden Prabowo Subianto. Ia menerangkan, laporan awal nan masuk langsung ditindaklanjuti jejeran kepolisian melalui penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi keberadaan perangkat sadap beserta pihak-pihak nan terlibat.

"Ada pihak nan melapor kepada kepolisian terhadap kasus penyadapan ini. Karena ada laporan, kemudian dilakukan penyelidikan ke dalam," ungkap Yusril.

Setelah mengantongi bukti awal mengenai keberadaan perangkat dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.