Ada Pemadaman Listrik Bergilir, Wakil Ketua MPR Minta PLN Lakukan Ini

"Saya tidak saja mendapatkan laporan mengenai pemadaman listrik secara bergilir dari wilayah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni)," ungkap Eddy seperti dikutip siaran pers, Sabtu (20/6/2026).

"Saya memahami bahwa akar persoalan antara lain berasal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata," lanjutnya.

Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, di negara nan kaya bakal produksi batubara, krisis pasokan batubara sepatutnya tidak sampai terjadi. Oleh lantaran itu, Eddy mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubara, termasuk melakukan pertimbangan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat itu juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat perizinan produksi batubara agar produsen bisa segera bekerja agar pasokan batubara dalam negeri bisa terpenuhi.

"Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan nan ketat terhadap produsen batubara nan "nakal" dan condong mengelak dari tanggungjawab mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berasas patokan Domestic Market Obligation," kata Eddy.

Pada akhirnya, Eddy meminta semua pemangku kepentingan untuk memandang kejadian pemadaman listrik berkala ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi daya dengan membangun sumber-sumber daya terbarukan nan sebagian besar dapat menggantikan ketergantungan listrik nasional dari batubara

"Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam beragam forum publik, program transisi daya nan juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal," ujar Eddy.

"Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100GW dan wajib mempercepat program transisi daya berasas RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber daya terbarukan nan tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan daya nasional," pungkas Doktor Ilmu Politik UI ini.