8 Fakta Polemik Alumni LPDP dari Hina Negara hingga Sanksi Blacklist

8 Fakta Polemik Alumni LPDP dari Hina Negara hingga Sanksi Blacklist. (Foto: Okezone.com/LPDP)

JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memicu sorotan publik akibat adanya alumni penerima danasiwa negara nan dinilai tidak menjaga etika, integritas, dan tanggungjawab pengabdian kepada Tanah Air. Di tengah viralnya pernyataan nan dianggap merendahkan Indonesia serta temuan puluhan alumni nan belum memenuhi perjanjian pengabdian, pemerintah memastikan penegakan hukuman tegas, mulai dari pengembalian biaya beserta kembang hingga blacklist di lembaga pemerintah, demi menjaga marwah biaya kekal pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

LPDP disorot setelah Dwi Sasetyaningtyas mengunggah video nan menunjukkan kegembiraannya atas status kebangsaan Inggris nan didapat anak keduanya. Pernyataannya dalam video tersebut dinilai sangat tidak sensitif mengingat dia mengenyam pendidikan tinggi melalui biaya publik Indonesia.

Dalam video nan viral tersebut, dia menyatakan: "I know the world seems unfair. Tapi cukup saya aja nan WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu."

Berikut fakta-fakta mengenai LPDP, alumni nan ogah kembali ke Indonesia, hingga kasus Dwi Sasetyaningtyas, Sabtu (28/2/2026):

1. Polemik Hina Negara

Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, buka bunyi mengenai viralnya alumni LPDP nan mengaku bangga anaknya menjadi penduduk negara Inggris. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan nan terjadi dan menyesalkan polemik nan muncul di ruang publik.

"Kami atas nama LPDP dan seluruh alumni nan mewakili mengucapkan permohonan maaf atas polemik nan semestinya tidak perlu terjadi tersebut. Kami sangat menyesalkan lantaran perihal nan tidak baik sehingga timbul obrolan di antara kita nan semestinya bisa kita hindari," katanya.

Sudarto meyakini bahwa kebanyakan alumni LPDP tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengabdi kepada bangsa. Ia menyebut para alumni tersebar di beragam sektor dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

"Tapi saya meyakini bahwa seluruh alumni LPDP saat ini bekerja dengan sangat giat mengabdi pada negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok Tanah Air, di seluruh lapisan jenis pekerjaan. Ada nan menjadi pembimbing di pelosok, ada nan menjadi pengajar di perguruan tinggi, ada nan menjadi pengusaha, PNS tentunya, dan banyak sekali nan membawa nama Indonesia di panggung dunia," lanjutnya.

2. Peringatan bagi Alumni LPDP

Sudarto juga mengingatkan para alumni agar senantiasa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa danasiwa LPDP berasal dari biaya masyarakat, sehingga setiap penerima mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga amanah tersebut.

"Sekali lagi, Anda semuanya bisa berilmu tinggi S2, S3, postdoctoral ataupun fellowship, ataupun aktivitas lainnya, danasiwa LPDP itu dari duit rakyat. Saya mau ingatkan teman-teman, lu pakai duit pajak, kudu ingat itu," ujar Sudarto.

Ia menambahkan bahwa keberlangsungan LPDP sangat berjuntai pada kepercayaan publik. Dana kekal pendidikan nan dikelola pemerintah merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas.

3. 44 Alumni LPDP Ogah Balik ke Indonesia

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan mengungkapkan info terbaru mengenai tingkat kepatuhan alumni danasiwa LPDP. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 44 penerima danasiwa teridentifikasi melanggar tanggungjawab untuk kembali dan mengabdi di Indonesia.

Plt Kepala BPPK Kemenkeu, Sudarto, menjelaskan pihaknya telah melakukan audit mendalam terhadap ratusan alumni guna memastikan integritas penggunaan biaya pendidikan negara tersebut.

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut nan sudah ditetapkan hukuman termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto.

Proses pencarian para alumni nan tidak kembali ini dilakukan secara komprehensif dengan menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menampung kejuaraan dari masyarakat.

Namun, Sudarto menekankan bahwa setiap kasus diteliti secara hati-hati lantaran adanya perbedaan status perlintasan masing-masing individu.

4. Sanksi Alumni LPDP

Bagi alumni nan terbukti secara sah melanggar perjanjian pengabdian, pemerintah menegakkan patokan nan ketat sebagaimana tertuang dalam pakta integritas nan ditandatangani oleh setiap penerima danasiwa sebelum keberangkatan studi.

"Ada pun sanksi, ini semua awardee di LPDP pasti mengerti lantaran dia pegang kitab pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan biaya nan disampaikan oleh Pak Menteri termasuk kembang tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti aktivitas selanjutnya," tegas Sudarto.

Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari biaya kekal pendidikan kembali memberikan faedah nyata bagi pembangunan nasional dan menjaga rasa keadilan bagi jutaan rakyat Indonesia.

5. Purbaya Blacklist Pasangan Alumni LPDP Viral

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah drastis dengan memasukkan pasangan alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro, ke dalam daftar hitam (blacklist) permanen. Keputusan ini merupakan buntut dari tindakan nan dianggap merendahkan martabat negara serta adanya tanggungjawab pengabdian nan belum dipenuhi.

Sanksi ini memastikan bahwa keduanya tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bekerja alias menjalin hubungan ahli dengan seluruh lembaga pemerintah Indonesia di masa depan.

"Blacklist artinya kelak mereka tidak bisa kerja lagi (berhubungan) dengan pemerintah di sini, selama saya di sini alias di-blacklist permanen... dua-duanya (Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro)," ujar Purbaya.